MENU TUTUP

Umbar Predikat WTP Sejak Tahun 2005, Ahyudin Klaim Tidak Ada Penyelewengan Dana di ACT

Kamis, 14 Juli 2022 | 09:35:18 WIB
Umbar Predikat WTP Sejak Tahun 2005, Ahyudin Klaim Tidak Ada Penyelewengan Dana di ACT

GENTAONLINE.COM - Usai menjalani pemeriksaan Bareskrim Mabes Polri, mantan Presidne Aksi Ceoat tanggap Ahyudin menegaskan bahwa laporan keuangan ACT sejak tahun 2005 hingga 2020 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

ernyataan itu disampaikan Ahyudin usai menjalani panggilan penyidik untuk keempat kalinya. Ia diperiksa sejak Rabu (13/7) mulai pukul 13.00-23.16 WIB. Ayudin mengaku ditanya penyidik seputar laporan keuangan lembaga filantropi ACT.

"Jadi hari ini salah satu yang ditanyakan itu adalah soal laporan keuangan ACT," kata Ahyudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/).


Menyinggung laporan mendapat predikat WTP, Ahyudin menyatakan bahwa bisa dipastikan praktik keuangan ACT selama ini dilakukan sangat sulit ada penyimpangan.

"Kalau diaudit kemudian predikatnya WTP, mana mungkin kantor akuntan audit mau keluarkan hasil predikat dengan predikat WTP kalau ada penyimpangan," tegas Ahyudin.

Bagi Ahyudin, audit ACT yang dilakukan kantor akuntan publik telah menjalankan standar pengeloaan keuangan yang bisa mencegah dilakukannya tindakan penyalahgunaan.

Selain Ahyudin, Presiden ACT Ibnu Khajar juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Berbeda dengan Ahyudin, Ibnu Hajar menjalani pemeriksaan sejak pukul 15.00 WIB hinga 23.22 WIB.


Bareskrim Mabes Polri sedang melakukan penyidikan terkait dugaan penyelewangan dana umat yang dilakukan ACT. Salah satu yang disidik Bareskrim yakni terkait dana Rp 135 Miliar dari Boieng yang diperuntukkan bagi keluarga kecelakaan pesawat Lion bernomor JT-610.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat