MENU TUTUP

Demokrat: Harga Minyak Dunia Turun tapi BBM Dalam Negeri Naik, Uangnya ke Mana?

Senin, 05 September 2022 | 09:35:38 WIB
Demokrat: Harga Minyak Dunia Turun tapi BBM Dalam Negeri Naik, Uangnya ke Mana?

GENTAONLINE.COM - DPP Partai Demokrat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Itu antara lain karena pemerintah tidak berupaya berhemat. Anggaran digelontorkan untuk pembangunan sejumlah proyek mercusuar yang cenderung mengedepankan pencitraan.

“Tidak terlihat tanda-tanda upaya untuk mengencangkan ikat pinggang dari operasional pemerintah,” tegas Jurubicara DPP Partai Demokat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Senin (5/9).


Selain itu, Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat ini juga menyesalkan sikap pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat minyak dunia sedang turun. Padahal, pemerintah selalu menggambar-gemborkan bahwa harga minyak disesuaikan ke mekanisme pasar.

“Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM di Indonesia tidak turun. Lalu, uangnya sekarang ke mana?” tegas Herzaky.

Terlebih, kenaikan harga BBM membuat kehidupan rakyat yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Pemerintah, kata Herzaky, bukannya mengurangi beban rakyat, tetapi malah menambah beban rakyat.


“Kondisi rakyat belum pulih akibat pandemi, malah semakin diperberat oleh Pemerintah,” pungkasnya.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid