MENU TUTUP

Awal Bulan Depan, Pemerintah Matikan Siaran TV Analog di Jabodetabek

Sabtu, 24 September 2022 | 10:21:00 WIB
Awal Bulan Depan, Pemerintah Matikan Siaran TV Analog di Jabodetabek

GENTAONLINE.COM - Siaran televisi (TV) analog atau yang menggunakan antena biasa akan mulai dimatikan pemerintah, khususnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) pada awal bulan depan.

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pihaknya menilai Jabodetabek sudah siap pelaksanaan penghentian siaran televisi analog terestrial atau yang dikenal dengan Analog Switch Off (ASO).

"Akan dilaksanakan ASO atau berhenti mulai 5 Oktober 2022. Siaran TV selanjutnya beralih ke sistem siaran TV Digital," ujar Niken dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9).


Dia menjelaskan, wilayah Jabodetabek sudah diberikan bantuan Set Top Box (STB) bagi rumah tangga miskin, sehingga keputusan mematikan siaran TV analog sudah dipersiapkan.

Selain itu, Niken juga memastikan infrastruktur siaran TV digital di Jabodetabek telah seluruhnya beroperasi melalui 7 operator multipleksing (MUX), yaitu Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan 6 lembaga penyiaran swasta.

"Saat ini, 23 stasiun televisi di Jabodetabek sudah bermigrasi dari analog ke digital, serta terdapat program-program siaran televisi digital baru yang menambah keragaman pilihan konten acara yang dapat disaksikan oleh masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, Niken menyampaikan jumlah distribusi STB untuk rumah tangga miskin yang hingga hari ini sudah 479.307 unit, atau sudah terlaksana sebanyak 63,4 persen.

"Pelaksanaan distribusi STB baik yang dilakukan oleh penyelenggara multipleksing dan yang dibiayai oleh anggaran negara berjalan sesuai rencana dan terus dipantau secara harian untuk dituntaskan sebelum 5 Oktober 2022," demikian Niken. (rml)

 
Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat