MENU TUTUP

Soal Kelebihan Bayar Proyek Jalan Mahato-Simpang Manggala TA 2020 Belum Ditindak Lanjuti, ini Kata Dinas PUPRPKPP Riau

Rabu, 05 April 2023 | 18:00:00 WIB
Soal Kelebihan Bayar Proyek Jalan Mahato-Simpang Manggala TA 2020 Belum Ditindak Lanjuti, ini Kata Dinas PUPRPKPP Riau Kabid Bina Marga Dinas PUPRPKPP Riau Zulfahmi

GENTAONLINE.COM-Terkait berita yang beredar soal Dugaan Temuan BPK Riau/kelebihan bayar pada Proyek Jalan Mahato-Simpang Manggala TA 2020 Belum Ditindak Lanjuti, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan (PUPRPKPP) Provinsi Riau Zulfahmi mengatakan hal itu sudah selesai.

"Sudah selesai itu. Sudah dibayarkan semua minggu kemaren" sebut Fahmi, Rabu (5/4).

Dijelaskan nya, dari total Rp. 460 juta lebih temuan BPK Tahun 2020 lalu, sebagaimana diberitakan gentaonline.com pada Senin (27/3) dengan judul 'Temuan BPK Riau pada Proyek Jalan Mahato-Simpang Manggala TA 2020 Diduga Belum Ditindak Lanjuti, Kadis PUPR Riau Bungkam', Fahmi mengatakan sisa kurang lebih Rp. 200 juta. "Itulah takut Pak Kadis kemaren baca berita awak tu. Langsung dipanggil kontraktornya dan diselesaikan minggu kemaren" ujar Fahmi.

Namun, saat wartawan ingin melihat data/bukti pembayaran yang dipegang nya, Fahmi menolak. "Tidak bisa, ini data internal kami. Itu kan ada data dari BPK Riau, silahkan tanya langsung ke sana (BPK Riau-red)" kata Fahmi.

Terpisah, aktivis Kaukus Global Transparansi (Kagotra) Riau Kenedy Santossa menilai jawaban Kabid Bina Marga Zulfahmi belum memuaskan. Dikatakan nya, jika merujuk Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010, pasal 3 ayat 3 disebutkan temuan/rekomendasi BPK wajib diselesaikan maksimal 60 hari kerja. "Artinya, ada waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan sejak LHP BPK terbit. Lah kalau kata Zulfahmi baru dibayar minggu kemaren, berarti kan sudah 2 tahun, karena LHP terbit 2021. Ini ada apa ?" Pungkasnya.

Ia juga menyayangkan keterangan Zulfahmi yang tidak disertai data.

"Kalau memang betul sudah dibayar, seharusnya disertakan data nya. Waktunya, bukti bayarnya, atau minimal kan bisa diperlihatkan bukti penyampaian ke BPK bahwa itu sudah diselesaikan. Kalau sekedar ngomong udah selesai tapi tak ada pembuktian nya, ya anak SD juga bisa" tutup Edy, sapaan akrabnya. (TIM)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid