Terang-terangan Dukung Prabowo Gibran, Caleg PDI Perjuangan Dodi Nofeldi SPBU Dibawah Tekanan ?
GENTAONLINE.COM-Diduga melawan dan tidak ta'at aturan partai, Caleg DPRD Riau Dodi Nofeldi terang-terangan dukung Paslon Capres-Cawapres nomor 02 Prabowo-Gibran. Caleg PDI Perjuangan Dapil Inhu-Kuansing ini belakangan membuat heboh warga Inhu, sebab fotonya dalam Baliho bersanding dengan Caleg Demokrat yang juga Ketua TKD Prabowo-Gibran provinsi Riau M. Nasir. Dalam Baliho berukuran besar itu pula terpampang gambar Paslon Prabowo-Gibran, bukan Paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud yang notabene diusung PDI Perjuangan.
Beredar kabar, Dodi yang dikenal sebagai 'Bos SPBU' itu mendapat tekanan / intimidasi dari M. Nasir, Caleg Petahana dari Demokrat Dapil Riau II dan kini menduduki Komisi VII DPR RI yang membidangi Migas, dan dipaksa mendukung Prabowo-Gibran.
"Tau sama taulah Nasir ini siapa, nanti kalau jatah BBM ke SPBU nya (Dodi-red) dikurangi, Dodi bisa apa ?" Kata warga Airmolek, yang minta identitasnya disamarkan, Selasa (6/2).
Menanggapi hal itu, Ketua DPD PDI Perjuangan provinsi Riau H. Zukri melalui Wakil Ketua Bidang Hukum Megawati Matondang mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dodi untuk melakukan klarifikasi terhadap dukungan tersebut, karena hal tersebut jelas bertentangan dengan PDI Perjuangan. "Kita memanggil saudara Dodi untuk melakukan klarifikasi, terlepas apakah hal tersebut intimidasi atau memang kesadaran sendiri, kita lakukan klarifikasi dulu," ujarnya, Selasa (6/2).
Megawati menegaskan, jika memang hal tersebut bukanlah intimidasi, tentunya akan ada sanksi tegas kepada Dodi. Mengingat PDI Perjuangan sangat jelas, medukung dan mengusung Paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud.
"Partai kalau memang mengetahui jika memang ada tekanan, partai pasti suport kader. Namun etikanya sebagai kader juga akan diproses juga. Untuk pencalegan beliau masih berlanjut, kita akan melihat juga apa sebabnya dia sampai melakukan hal itu," katanya.
"Laporan dari DPC PDIP Inhu melaporkan bahwa ada baliho pak Dodi dengan caleg dan capres lain. Maka perlu dipertanyakan" imbuh Megawati menutup. (Tim)
