Isu Pemecatan Parisman Ikhwan, Pertarungan Panas Syamsuar vs SF Hariyanto di Golkar Riau

PEKANBARU--Wacana pemecatan Parisman Ikhwan alias Iwan Patah dari keanggotaan Partai Golkar terus bergulir. Parisman diduga melanggar prinsip PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela) Partai Golkar, memicu spekulasi dan dinamika internal partai. Situasi ini menjadi bagian dari bola panas pertarungan kekuasaan di Golkar Riau pasca kekalahan Syamsuar dalam Pilgub Riau 2024.

Syamsuar dikabarkan berupaya mempertahankan pengaruhnya di tubuh Golkar Riau, meskipun posisinya kini terancam. Sebelumnya, Syamsuar telah membuat langkah kontroversial dengan mendepak Indra Gunawan alias Engah Eet dari jabatan pimpinan DPRD Riau, memberikan posisi Wakil Ketua DPRD kepada Parisman. Posisi itu semula direncanakan untuk Eet, namun Syamsuar mengubah haluan setelah mencium dukungan Eet terhadap pasangan calon "Bermarwah" Abdul Wahid-SF Hariyanto.

Tidak hanya itu, Syamsuar juga mencopot Eet dari jabatan Sekretaris Golkar Riau dan hampir memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapnya sebagai anggota DPRD Riau. Kini, situasi berubah setelah SF Hariyanto, yang merupakan jagoan Eet, dikabarkan berhasil merebut posisi Ketua Golkar Riau.

Seiring itu, muncul desakan dari kader-kader Golkar untuk memecat Parisman Ikhwan dari partai dan mengusulkan PAW terhadapnya. Sumber internal Golkar menyebut, pertarungan antara kubu Syamsuar dan SF Hariyanto menjadi pertaruhan hidup-mati bagi dua tokoh utama, yakni Iwan Patah dan Engah Eet.

"Kalau Syamsuar menang, maka Eet siap-siap di-PAW. Sebaliknya, kalau SF Hariyanto yang menang, giliran Iwan Patah yang harus bersiap kehilangan posisinya," ujar seorang sumber terpercaya.

Sementara itu, Iwan Patah sejak awal terlibat dalam serangan politik terhadap pasangan Bermarwah. Ia menuding SF Hariyanto, selaku Pj Gubernur Riau, sebagai penyebab defisit APBD Riau dan kegagalan tata kelola anggaran daerah.

Dinamika ini menandakan eskalasi konflik internal di Golkar Riau, menjelang keputusan akhir yang dapat menentukan masa depan kepemimpinan partai di wilayah tersebut. (rls)