Strategi Kepala Daerah Memilih Pimpinan OPD

Strategi Kepala Daerah Memilih Pimpinan OPD

Oleh: Azmi bin Rozali

Ketika seorang kepala daerah baru terpilih, salah satu langkah strategis yang harus segera diambil adalah menentukan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keputusan ini sangat krusial karena OPD merupakan ujung tombak pemerintahan daerah dalam menjalankan kebijakan dan program kerja guna mewujudkan visi, misi, serta janji kepada masyarakat.

Abdul Wahid dan SF Haryanto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2024-2029 berada dalam posisi yang menentukan keberhasilan pemerintahan daerah. Jika tepat dalam memilih pimpinan OPD, tujuan kepemimpinan mereka akan tercapai. Namun, jika tidak, maka mudah untuk menilai dari mana ketidakberhasilan itu berasal.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan kepala daerah dalam memilih pimpinan OPD agar fungsi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

1. Menyusun Kriteria Pemimpin OPD yang Ideal

Kepala daerah harus menetapkan kriteria yang jelas dalam memilih pimpinan OPD. Beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan antara lain:

Kompetensi dan Kapasitas Manajerial: Memiliki keahlian di bidangnya serta kemampuan mengelola anggaran, program, dan sumber daya manusia.

Integritas dan Rekam Jejak: Tidak terlibat kasus korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.

Komitmen terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah: Memahami dan memiliki keselarasan dengan visi, misi, serta program kerja kepala daerah.

Inovatif dan Adaptif: Mampu merespons perubahan dan memiliki kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.

2. Melakukan Evaluasi terhadap Pejabat yang Ada

Sebelum melakukan pergantian, kepala daerah perlu mengevaluasi pejabat OPD yang sedang menjabat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi:

Menggunakan data kinerja yang objektif dalam menilai efektivitas pejabat OPD.

Melibatkan tim independen atau lembaga profesional agar evaluasi lebih transparan.

Mengadakan dialog dengan masyarakat dan stakeholder terkait untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja OPD saat ini.

3. Menghindari Praktik Nepotisme dan Politik Balas Budi

Pemilihan pimpinan OPD harus berdasarkan profesionalisme dan meritokrasi, bukan atas dasar kedekatan politik, nepotisme, atau kepentingan pribadi. Hal ini penting agar OPD dapat bekerja secara profesional tanpa tekanan yang dapat menghambat pelayanan publik.

4. Memastikan Proses Seleksi yang Transparan dan Akuntabel

Untuk menghindari polemik dan kecurigaan, kepala daerah harus memastikan bahwa proses seleksi pimpinan OPD dilakukan secara transparan dan akuntabel. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

Menggunakan mekanisme lelang jabatan (open bidding) yang melibatkan pihak independen.

Memanfaatkan sistem penilaian berbasis kinerja dan rekam jejak yang terverifikasi.

Melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memastikan proses seleksi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

5. Menyesuaikan Pemilihan Pimpinan OPD dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, kepala daerah harus memilih pimpinan OPD yang mampu merealisasikan program prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya:

Jika prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus memiliki kapasitas teknis dan manajerial yang kuat.

Jika fokus utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Kepala Dinas Sosial dan Kesehatan harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu sosial dan kesehatan masyarakat.

6. Membangun Tim yang Solid dan Saling Bersinergi

Pemilihan pimpinan OPD tidak hanya berdasarkan kemampuan individu, tetapi juga harus memperhatikan sinergi antar pimpinan OPD agar tidak terjadi ego sektoral. Kepala daerah harus memastikan bahwa semua pimpinan OPD dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

7. Menetapkan Target Kinerja yang Jelas dan Melakukan Evaluasi Berkala

Setelah pimpinan OPD dipilih, kepala daerah harus menetapkan target kinerja yang jelas, terukur, dan realistis. Selain itu, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa OPD berjalan sesuai rencana kerja. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui:

Laporan kinerja bulanan atau triwulanan.

Monitoring langsung terhadap program-program yang dijalankan.

Penilaian berbasis hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kesimpulan

Pemilihan pimpinan OPD oleh kepala daerah bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan langkah strategis yang menentukan keberhasilan pemerintahan.

Dengan memilih pemimpin OPD yang kompeten, berintegritas, dan memiliki visi yang sejalan, kepala daerah dapat memastikan bahwa janji kampanye dapat diwujudkan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam proses seleksi adalah kunci utama untuk membangun pemerintahan daerah yang efektif dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Penulis adalah coach dan trainer nasional. Pernah tiga periode menjabat anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.