Aksi Berdarah di Depan Kanwil BPN Riau, Massa Desak Presiden Prabowo Copot Pejabat dan Usut Mafia Tanah

Pekanbaru — Aksi demonstrasi yang digelar kelompok Masyarakat Riau Peduli Keadilan di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak Dien, Pekanbaru, Senin (13/10/2025), berlangsung panas dan diwarnai insiden berdarah. 

Sejumlah peserta aksi mengalami luka di bagian kepala setelah mencoba memanjat pagar kantor BPN. Darah terlihat mengalir di tengah orasi massa yang menyerukan perlawanan terhadap dugaan praktik mafia tanah yang disebut semakin merajalela di Bumi Lancang Kuning.

Aksi ini dipimpin oleh Jasril Rz dan Afifuddin, dengan Wisnu sebagai koordinator lapangan. Mereka datang bersama puluhan warga dan aktivis dari berbagai daerah di Riau, menamakan diri Masyarakat Peduli Keadilan Provinsi Riau. Dalam orasinya, Jasril menegaskan bahwa rakyat Riau sudah muak dengan praktik kotor dan permainan hukum yang diduga dilakukan oknum pejabat BPN.

“Kami menolak segala bentuk kompromi atas pelanggaran hukum. Jangan biarkan Riau menjadi sarang mafia tanah. Kami minta Presiden Prabowo turun tangan,” teriak Jasril di hadapan aparat kepolisian.

Massa kemudian menyampaikan empat tuntutan keras kepada pemerintah pusat dan lembaga penegak hukum. Mereka meminta Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Ketua Mahkamah Agung, pimpinan Komisi Yudisial, Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, dan Kepala BPN Kota Pekanbaru. Mereka juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa dan menangkap pejabat BPN bernama Doni dan Hery CS yang diduga menerima suap puluhan miliar rupiah dari jaringan mafia tanah.

Selain itu, massa menuntut Mahkamah Agung membatalkan putusan PK Nomor 54/PK/TUN/2025 yang dinilai cacat formil dan cacat hukum, serta meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin menindaklanjuti laporan warga Riau yang menjadi korban mafia tanah.

Afifuddin menegaskan, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa emosional, melainkan bentuk jeritan rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. “Kami datang membawa darah dan air mata. Kami ingin keadilan ditegakkan. Jangan biarkan pejabat mempermainkan hukum untuk memperkaya diri,” katanya di tengah kerumunan.

Selain menuntut penindakan mafia tanah, massa juga menyoroti sengketa lahan yang melibatkan PT HM Sampoerna di Kota Pekanbaru. Mereka mendesak agar BPN Kota Pekanbaru segera mengeksekusi sertifikat lahan perusahaan tersebut sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

Menurut massa, putusan pengadilan tersebut menjadi simbol penting tegaknya supremasi hukum di Riau. Namun hingga kini, eksekusi belum dilakukan karena diduga ada intervensi pihak tertentu. “Pelaksanaan putusan hukum yang sah adalah ujian bagi negara. Kalau BPN tidak berani eksekusi, itu berarti hukum di Riau sedang dijual,” tegas Jasril lagi.

Situasi di lapangan sempat memanas saat beberapa demonstran berusaha masuk ke halaman kantor BPN. Salah satu peserta aksi terjatuh dan mengalami luka di kening akibat terkena pecahan botol. Polisi yang berjaga langsung bergerak mengamankan situasi. Aparat dari Polresta Pekanbaru menurunkan satu unit water cannon untuk mengantisipasi kemungkinan kericuhan. Meski begitu, aksi berhasil dikendalikan tanpa penangkapan. Setelah menyampaikan aspirasi dan menyerahkan surat tuntutan kepada perwakilan BPN Riau, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

Koordinator aksi menyatakan akan terus mengawal proses hukum dan menyiapkan langkah lanjutan bila tuntutan mereka tidak direspons. “Kami tidak akan berhenti. Jika perlu, kami akan ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo,” kata Afifuddin usai aksi. Hingga berita ini diturunkan, pihak Kanwil BPN Riau belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan dan tudingan yang disampaikan para pengunjuk rasa. (Lelek)