Aksi Memanas di Sungai Jalau, Warga Desak Izin PT Kuari Kampar Utara Dicabut

SUNGAI JALAU – Aksi protes masyarakat Sungai Jalau di wilayah kerja PT Kuari Kampar Utara (KKU), Jumat (27/2/2026), berujung ketegangan. Warga yang datang untuk berdialog justru mengaku mendapat respons arogan dari manajemen perusahaan tambang tersebut.

Alih-alih memperoleh solusi, masyarakat menilai perusahaan bersikeras telah bekerja sesuai prosedur. Padahal, menurut warga, kondisi di lapangan menunjukkan banyak persoalan lingkungan yang belum terselesaikan.

Isu paling krusial yang mencuat adalah dugaan penyerobotan lahan secara sepihak. Warga menilai tindakan itu tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara perusahaan, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

Kekecewaan warga memuncak karena operasional tambang PT Kuari Kampar Utara disebut berlangsung 24 jam tanpa henti dan berdampak langsung terhadap ruang hidup masyarakat.

Sedikitnya ada empat poin utama yang disuarakan warga. Pertama, krisis air massal. Sawah warga mengalami kekeringan hingga menyebabkan gagal panen.

Warga menduga terjadi pemutusan aliran sungai untuk kepentingan pembuangan limbah perusahaan. Dampaknya, sejumlah sumur warga di sekitar lokasi juga mulai mengering.

Kedua, dugaan pencemaran sungai. Air disebut berubah keruh pekat dan tidak lagi bisa digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK). Warga juga mengeluhkan hilangnya ekosistem ikan.

Ketiga, kerusakan infrastruktur desa. Armada kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) milik perusahaan dituding menghancurkan jalan desa, meninggalkan lubang serta debu tebal yang mengganggu kesehatan pernapasan warga.

Keempat, bekas galian tanpa reklamasi. Lubang-lubang besar yang menganga disebut berubah menjadi danau dalam dan rawan longsor, sehingga dinilai mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Dalam aksi tersebut, warga membawa berbagai poster tuntutan. Di antaranya bertuliskan “Air Sungai Sudah Tercemar sehingga Hilangnya Ekosistem Ikan”, “Sawah Kekeringan dan Menyebabkan Gagal Panen”, hingga “Jalan Berdebu dan Berlubang”.

Koordinator aksi, Ujang, menegaskan masyarakat tidak menolak investasi. Namun, ia menuntut perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang terjadi.

“Kami tidak butuh janji manis, kami butuh lingkungan kami kembali. Jika pemerintah diam melihat arogansi ini, maka pemerintah turut mengamini penderitaan kami,” tegas Ujang di hadapan massa.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT Kuari Kampar Utara terkait tuntutan warga. Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah tegas demi menjamin keselamatan warga serta memulihkan ekosistem Sungai Jalau. (rls)