Forgupahsn Riau Tolak Kebijakan Pusat Rekrutmen PNS Besar-besaran

GENTAONLINE.COM-Memasuki tahun baru 2018, pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) akan merekrut 110 ribu PNS. Hal tersebut dikarenakan ditahun depan sekitar 220 ribu PNS memasuki masa pensiun.

"Jumlah penerimaan abdi negara ini, minimal 50 persen dari jumlah PNS yang masuk masa pensiun, atau sekitar 110 ribu orang. Pemerintah pusat juga akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia" terang Menpan-RB Asman Abnur dilansir dari situs Viva.co.id Jum'at (29/12).

Menanggapi hal tersebut, Forum Komunikasi Guru dan Pegawai Honor Sekolah Honor Negeri (Forgupahsn) Provinsi Riau menilai pemerintah pusat sangat tidak peduli dengan nasib tenaga honorer baik di sekolah negeri maupun instansi pemerintahan lainnya di daerah.

"Apalagi kami-kami yang sudah mengabdi 5 sampai 10 tahun bahkan ada yang lebih dari itu. Bagaimana nasib kami ?" ujar Ketua Forgupahsn Provinsi Riau Eko Wibowo, S.Pd.I Sabtu, 30 Desember 2017.

Eko menambahkan, honorer yang telah mengabdi puluhan bahkan belasan tahun sudak tidak bisa ikut tes CPNS karna batas umur yang melewati 35 tahun. "Ini jelas menciderai hati kami, kami menolak kebijakan pemerintahan pusat itu" tegasnya.

Ia melanjutkan, seharusnya pemerintah provinsi Riau memprioritaskan honorer yang telah lama mengabdi untuk diajukan kepada Menpan-RB RI agar diangkat menjadi PNS. "Daripada melakukan perekrutan baru, lebih baik berdayakan yang ada. Harusnya pemerintah memikirkan itu" tandasnya.

Eko berharap, secepatnya agar pemerintah pusat melakukan revisi dan melakukan pengesahan UU ASN. Karna, informasinya sudah dibahas di DPR RI. "Seperti yang dilakukan masa SBY dahulu, ada namanya pengangkatan ribuan honorer K1" harap Eko.

Terakhir, Eko yang juga merupakan Wakil Ketua Paguyuban Honorer Nusantara Provinsi Riau meminta agar pemerintah pusat untuk peduli terhadap nasib honorer diseluruh Indonesia, khususnya di Riau.

"Bukan kami tidak mampu untuk bersaing dengan kompetitor lainnya, kasihan yang sudah lewat batas usia. Untuk lulus administrasi saja tidak bisa" tutup Eko. (Genta)