L S M -KPB bersama beberapa media berkolaborasi pantau PSU Perkim PUPR Provinsi Riau.

GentaOnline.com--Ke Antusiasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau (DPRD,R) dalam menciptakan kemajuan daerah dan pemerataan pembangunan melalui proyek2 kecil kecilan yang di namai sebagai proyek Aspirasi  Dewan atau bisa di kenal juga sebagai pokir Dewan , tampaknya berujung pada kekuasaan yang di duga kuat memperkaya diri sendiri dan kelompoknya yang di anggap mampu meredam suatu langkah para kritik LSM dan media media yang kerja keras dalam mendampingi perjalanan pelaksanaan kegiatan .

 Proyek Aspirasi ini sangat di dukung oleh lapisan masyarakat mulai dari perkotaan hingga sampai ke wilayah pedesaan , alangkah traomanya perasaan setelah masyarakat tau sedikit demi sedikit tentang kecurangan pelaksanaan kegiatan proyek di lapangan seperti kualitas beton , pengaturan letak pembesian dan penyusunan bekistingnya atau yang banyak di kenal masyarakat Mall tempat beton di curahkan belum lagi proyek tanpa identis /nama yang berkeliaran di tengah tengah pemukiman masyarakat , masyarakat makin puyeng tujuh keliling , karena masyarakat mau tanya siapa , orang yang di lapangan tampak seram seram tanpa ada rasa kebersamaan dalam mengerjakan kegiatan itu .

             Kami  DPP LSM KPB ,(KESATUAN PELITA BANGSA)  Ruslan Hutagalung selaku ketua umum , dalam pemantaunnya di lapangan.   Sosok pelaksanaan pokir Dewan ini Memang sangat mengecewakan dalam analisa saya , belum ada saya temukan hamparan betonnya yang sesuai dengan kualitas K225 , saya melihat kualitas hamparan beton itu merata di K150. 

Alasannya karena campuran material yang terlihat di muka beton itu berbentuk golongan material yang biasa di sebut SERTU gabungan dari batu bulat halus dan batu bulat kecil , material seperti itu kan tidak mengikat sehingga tidak layak di buat untuk beban berat , hal itu terlihat seperti proyek nilai 2,6 miliar yang terhampar di jalan manunggal yang pelaksananya CV, Elang Sakti  . Proyek ini kan sudah bernilai Tehnis , artinya ada konsultan  perencana yang menghitung nilai  pekerjaan  dan seyogianya pelaksana kegiatan ini hendaknya di awali dengan pekerjaan exsisting baru di timbun untuk meratakan Elevasi  baru di Bekisting sehingga pekerjaan itu dapat di pertanggung jawabkan secara tehnis dan profesional.

Kalau menurut dugaan saya , pelaksanaan PSU di atas nilai 200juta , tidak berbeda dengan  pelaksanaan PSU penunjukan langsung yang nilainya di bawah 200juta ,hal itu kan tidak boleh , masa pekerjaan tehnis di samakan dengan pekerjaan non tehnis , makanya pihak pelaksana main gepok gepok aja di lapangan  asal jadi atau asal johir aja kalau istilah ulama ungkap Ruslan Hutagalung sambil tampakkan wajah serius .

Peraturan LKPP No 3 tahun 2021 tentang hak pengelolaan proyek swakelola Tehnis dan non Tehnis , non tehnis itu ada dalam hak kelola masyarakat . Ya itu yang berbentuk proyek penataan jalan lingkungan renopasi rumah dan WC Umum , yang tertuang pada poin tipe 4 LKPP  no 3 2021 namun peraturan ini di abaikan pihak KPA Bidang Perkim  yang dijabat oleh bapak Khirul Rizal Dinas PUPR propinsi Riau, apakah tindakan beliau yang mengabaikan peraturan LKPP untuk memperkaya diri dengan kroni2 nya , kita lihat saja hasil nya di akhir permainan karena saat ini LSM KPB masih terus mengumpulkan data lapangan seperti temuan baru yang di kelurahan simpang baru 3 paket dan di kelurahan Bina Widia 3 paket  termasuk paket liar yang tanpa papan nama proyek yang tak jauh dari kantor PUPR provinsi Riau yang masih dalam kelurahan kampung baru kecamatan Bina Widiya serta paket di wilayah Kab,Kampar dan Siak , Rohul  , paket2 ini akan segera kita laporkan ke tipikor dan laporan ini akan kita kawal ketat dengan pengacara kita agar tidak masuk angin ,termasuk laporan2 LSM KPB yang masih berproses di pihak penegak hukum .ujar Ruslan Hutagalung ketua umum LSM KPB.tim