Keterlambatan Pencairan Beasiswa Pemprov Riau 2024 Mendapat Sorotan Dari Tokoh Pendidikan Riau

PEKANBARU — Pencairan beasiswa Pemprov Riau 2024 yang sempat dijanjikan akan selesai tepat waktu justru berakhir dengan kontroversi. Meski berbagai janji dari Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Imron Rosadi, hingga penghujung tahun dan sekarang masuk tahun 2025, sejumlah mahasiswa masih belum menerima dana beasiswa yang menjadi hak mereka. Keterlambatan ini tidak hanya memicu keluhan di kalangan penerima beasiswa, tetapi juga mengundang kritik keras dari tokoh pendidikan terkemuka di Riau, Prof. Dr. H. Sufian Hamim, M.Si.

Salah satu contoh adalah seorang mahasiswa putra Riau yang tengah menempuh studi di Fakultas Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,99, yang hingga kini belum menerima pencairan beasiswa tersebut. 

Prof. Sufian, yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan di Riau, menyoroti dengan tajam pengelolaan beasiswa yang dinilai buruk dan tidak transparan. Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, ia mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terhadap OPD yang terlibat dalam pengelolaan beasiswa. "Jika masalah ini terus berlarut, saya rasa sudah saatnya beberapa OPD dilaporkan ke pihak berwenang, seperti Polda, Kejaksaan, atau KPK," tegas Prof. Sufian.

Kritik tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, meskipun data penerima beasiswa telah diinput dengan lengkap, banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan hak mereka. Salah satu contoh yang mencuat adalah seorang mahasiswa putra Riau yang tengah menempuh studi di Fakultas Arsitektur Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan IPK 3,99, namun hingga kini belum menerima pencairan beasiswa. "Ini adalah pengelolaan yang buruk. Bohong saja mereka bekerja untuk masyarakat," ujar Prof. Sufian dengan nada kesal.

Tanda Tanya di Balik Keterlambatan

Keterlambatan pencairan ini, menurut Prof. Sufian, berpotensi menjadi masalah yang lebih besar. Ia bahkan menyamakan situasi ini dengan kasus tiket fiktif yang pernah menghebohkan publik beberapa waktu lalu. "Jangan-jangan ini seperti kasus tiket fiktif yang pernah terjadi. Kita harus waspada," katanya, merujuk pada dugaan penyelewengan yang pernah mencuat terkait proyek-proyek pemerintah di masa lalu.

Keluhan mahasiswa terkait keterlambatan ini semakin meluas. Banyak dari mereka yang merasa terabaikan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai status pencairan beasiswa mereka. Seorang sumber yang berasal dari kalangan mahasiswa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, "Kami sudah hampir di penghujung tahun, namun sebagian dari kami masih belum mendapatkan beasiswa yang seharusnya diterima. Ini sangat mengecewakan."

Selain itu, banyak mahasiswa yang mengeluhkan kurangnya komunikasi dari pihak Karo Kesra terkait proses pencairan. "Kami merasa seperti tidak dianggap. Tidak ada update yang jelas mengenai pencairan beasiswa kami," keluh seorang mahasiswa lain.

Imron Rosadi, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa pihaknya sedang menunggu data final terkait realisasi anggaran. Ia menjelaskan bahwa proses pencairan akan dilakukan setelah seluruh data diterima secara lengkap. "Kami sedang menunggu data lengkap untuk memastikan jumlah total beasiswa yang telah dan belum direalisasikan pada tahun ini," ungkapnya pada Senin (30/12/2024).

Pertanyaan Besar Tentang Transparansi.Namun, alasan yang diberikan oleh Imron justru semakin memperburuk ketegangan di kalangan mahasiswa. Banyak yang menilai bahwa penjelasan ini hanya menambah kesan lamban dalam menyelesaikan masalah. "Kami merasa seperti hanya menjadi objek, bukan subjek yang harus diperhatikan dalam proses pencairan ini," ujar seorang mahasiswa dengan nada frustrasi.

Pemerintah Provinsi Riau, meski berkomitmen untuk menuntaskan pencairan beasiswa sesuai anggaran yang telah ditetapkan, sepertinya masih harus berjuang keras untuk meraih kepercayaan masyarakat, terutama para mahasiswa yang merasa diabaikan dalam proses ini. Pemprov Riau juga menjanjikan akan memberikan informasi secara transparan setelah seluruh proses pencairan selesai. "Kami pastikan informasi ini akan segera kami sampaikan setelah seluruh pencairan selesai," tambah Imron.

Namun, dengan adanya kritik dari tokoh pendidikan seperti Prof. Sufian dan keluhan yang semakin meluas, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah transparansi dan ketepatan waktu yang dijanjikan benar-benar dapat diwujudkan, ataukah klaim tersebut hanya menjadi isapan jempol belaka?

Sementara itu, Prof. Sufian menegaskan bahwa Pemprov Riau harus segera memberikan kejelasan terkait proses pencairan beasiswa. Tanpa kejelasan dan transparansi, ia khawatir masalah ini akan semakin memperburuk citra pemerintah daerah di mata publik, terutama di kalangan mahasiswa yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pendidikan.

"Pemprov Riau harus segera bertindak. Mahasiswa tidak hanya membutuhkan janji, mereka membutuhkan kepastian," pungkas Prof. Sufian, menegaskan bahwa sudah saatnya pengelolaan beasiswa dilakukan dengan cara yang lebih profesional dan transparan.

Dengan kondisi ini, pertanyaan besar mengenai kredibilitas pengelolaan beasiswa Pemprov Riau 2024 tetap menggantung. Bagaimana pemerintah daerah akan menyelesaikan masalah ini, sementara ketidakpastian terus melanda banyak mahasiswa? Waktu akan menjawab, tetapi bagi para mahasiswa, kejelasan segera sangat dinanti-nantikan. (edy)