MENU TUTUP

Klarifikasi Pemberitaan Waslim dan Usaha Pengolahan Kayu di Kampar

Sabtu, 04 Oktober 2025 | 10:23:22 WIB
Klarifikasi Pemberitaan Waslim dan Usaha Pengolahan Kayu di Kampar

Kampar – Sejumlah pemberitaan media daring sebelumnya menyebut nama Waslim, seorang anggota TNI AD, dalam dugaan bisnis pengolahan kayu ilegal di Desa Tarai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Waslim membantah tudingan tersebut dan menyebut dirinya dirugikan atas informasi yang beredar.

Dalam klarifikasinya, Waslim menyatakan sudah tidak lagi terlibat dalam usaha kayu sejak tujuh bulan terakhir. Ia menegaskan tidak memiliki hubungan dengan aktivitas pengolahan kayu yang masih berjalan di lokasi tersebut.

Investigasi lapangan pada Kamis, 2 Oktober 2025, menunjukkan bahwa usaha pengolahan kayu di Tarai saat ini dijalankan oleh Syamsuar alias Yoyok. Nama Syamsuar tercatat sebagai pemilik sah dalam sejumlah dokumen resmi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Perizinan itu, menurut otoritas setempat, telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai ketentuan.

“Pemberitaan itu mencemarkan nama baik saya sebagai anggota TNI AD. Saya sudah tidak ada kaitan dengan bisnis kayu itu,” kata Waslim dalam pernyataannya. Ia meminta agar media yang telah menuliskan tuduhan menghentikan atau menghapus berita yang dianggap merugikan dirinya.

Waslim juga menyatakan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum. Pihaknya menilai tuduhan yang tidak sesuai fakta dapat dikategorikan sebagai fitnah dan berpotensi dijerat hukum, antara lain:

Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, yang mengatur sanksi bagi penyebaran pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah, dengan ancaman pidana penjara.

Klarifikasi ini diharapkan memberi gambaran lebih jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas usaha kayu di Tarai. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya verifikasi fakta sebelum sebuah tuduhan dipublikasikan, agar media tidak terseret pada pelanggaran kode etik maupun jerat hukum. (Tim)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat