Pj Sekda Ardi Mardiansyah Didemo Mahasiswa, Dituding Jadi Biang Kerok Persoalan di Kampar
BANGKINANG— Forum Diskusi Mahasiswa Riau (Fordismari) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Rabu (28/1/2026). Massa aksi mendesak Bupati Kampar mencopot Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Ardi Mardiansyah, yang mereka tuding sebagai biang kerok sejumlah persoalan pemerintahan daerah.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan spanduk bergambar wajah Ardi Mardiansyah dengan tanda silang serta tulisan “Pj Sekda Tidak Layak”. Spanduk itu berisi tuntutan agar Bupati Kampar segera mengganti Pj Sekda dengan figur yang dinilai berintegritas, berprestasi, dan tidak memicu polemik dalam roda pemerintahan.
Tak lama setelah aksi berlangsung, perwakilan Pemerintah Kabupaten Kampar yang diwakili Asisten II Setda Kampar, Muhammad, menemui massa. Usai dialog singkat, peserta aksi diperbolehkan masuk ke dalam kompleks perkantoran dan melanjutkan orasi di depan pintu utama Kantor Bupati Kampar.
Koordinator aksi, Rahmad Hidayat, menilai penunjukan Ardi Mardiansyah sebagai Pj Sekda merupakan keputusan yang keliru. Menurutnya, Ardi diduga tidak menunjukkan integritas dan prestasi yang memadai, serta justru dinilai lebih banyak menimbulkan persoalan, terutama terkait isu tunda bayar yang sempat menjadi sorotan publik.
Rahmad menuding persoalan tunda bayar tersebut berkaitan dengan lemahnya perencanaan saat Ardi Mardiansyah masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kampar.
“Masalah tunda bayar ini kami duga kuat akibat perencanaan yang tidak matang. Ini menjadi beban serius bagi pemerintahan daerah,” ujar Rahmad dalam orasinya.
Selain itu, ia juga menyoroti pola komunikasi Pj Sekda yang dinilai lemah dan menjadi hambatan dalam koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Lemahnya komunikasi Pj Sekda membuat roda pemerintahan tidak berjalan efektif,” kata Rahmad, yang merupakan mahasiswa UIN Suska Riau.
Fordismari juga menyampaikan kekecewaan terhadap Bupati Kampar yang dinilai tidak cermat dalam memilih figur strategis sebagai “kepala dapur” pemerintahan daerah.
“Karakter yang cenderung pendiam dan sulit berkomunikasi ini kami khawatirkan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Kampar,” ujar Rahmad.
Sebagai puncak tuntutan, Fordismari secara tegas mendesak Ardi Mardiansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pj Sekda Kampar.
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten II Setda Kampar, Muhammad, menjelaskan bahwa pengangkatan Ardi Mardiansyah sebagai Pj Sekda dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Sekda sebelumnya, Hambali, tidak lagi menjabat.
“Untuk jabatan Sekda Kampar, ada mekanisme dan proses, termasuk seleksi asesmen,” kata Muhammad.
Ia juga membantah tudingan terkait buruknya komunikasi Pj Sekda. Menurutnya, selama ini komunikasi Ardi Mardiansyah dengan OPD berjalan dengan baik.
“Sepanjang yang kami lihat, tidak ada persoalan komunikasi,” ujarnya.
Terkait isu tunda bayar sebesar Rp 63 miliar, Muhammad menegaskan bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan pada tahun 2025 dan tidak disebabkan oleh kesalahan perencanaan saat Ardi menjabat Kepala Bappeda.
“Faktor utamanya adalah keterbatasan ruang fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, yang hampir dialami seluruh daerah,” kata dia.
Muhammad juga menyebutkan bahwa saat aksi berlangsung, Pj Sekda Kampar tidak berada di kantor karena tengah mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.
“Pak Ardi sedang menjalankan tugas di lapangan,” pungkasnya. (Rls)
