MENU TUTUP

PSR 2026 Riau Ditarget 11.600 Hektare, Petani Dapat Bantuan Rp60 Juta per Hektare

Kamis, 19 Februari 2026 | 22:59:36 WIB
PSR 2026 Riau Ditarget 11.600 Hektare, Petani Dapat Bantuan Rp60 Juta per Hektare

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perkebunan menargetkan peremajaan kebun sawit rakyat seluas 11.600 hektare (Ha) pada tahun 2026. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut didukung pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Supriadi, mengatakan target PSR tahun ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, peremajaan ditargetkan seluas 5.000 Ha yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Riau.

“Untuk tahun 2026 ini, target PSR di Riau seluas 11.600 hektare. Tahap pertama kita jalankan 5.000 hektare terlebih dahulu,” kata Supriadi, Kamis (19/2).

Menurutnya, program ini menjadi peluang bagi petani sawit untuk meningkatkan produktivitas kebun melalui peremajaan tanaman yang sudah tua atau tidak lagi produktif. Karena itu, pihaknya mengajak petani memanfaatkan program tersebut dengan melengkapi persyaratan administrasi.

Adapun sejumlah syarat yang harus dipenuhi, antara lain lahan tidak berada dalam kawasan hutan, memiliki kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi, serta memiliki alas hak atas tanah. Dokumen alas hak yang diperbolehkan antara lain Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR).

Selain itu, petani juga diwajibkan memiliki rekening pribadi. Hal ini karena dana bantuan PSR akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

“Nantinya satu hektare lahan akan dibantu sebesar Rp60 juta. Satu petani maksimal bisa mendapatkan bantuan untuk empat hektare,” ujarnya.

Dengan skema tersebut, pemerintah berharap program PSR mampu mendorong peningkatan produktivitas sawit rakyat sekaligus memperkuat tata kelola perkebunan berkelanjutan di Riau. (*)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak