MENU TUTUP

Terkait Kendaraan Dinas, BPKAD Pelalawan Sebut 11 OPD Sudah Diinventaris

Selasa, 27 Maret 2018 | 05:31:33 WIB
Terkait Kendaraan Dinas, BPKAD Pelalawan Sebut 11 OPD Sudah Diinventaris

GENTAONLINE.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan mulai melakukan inventarisir kendaraan dinas yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Davidson Saharuddin, inventarisir bertujuan untuk mensinkronkan data dan mengetahui kondisi pasti jumlah kendaraan dinas. "Semua OPD kita minta untuk melakukan inventarisir kendaraan dinas, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat," sebutnya Senin, 26 Maret 2018.

Dijelaskan Davidson, sejak dua pekan lalu OPD sudah telah disurati dan diminta agar melakukan inventarisir terhadap kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat.
"Selain jumlah, harus diketahui juga siapa-siapa saja penggunanya. Kalau kendaraan ada di OPD berarti tanggung jawab OPD terkait," jelasnya.

Menurutnya, pihaknya menjalankan kewenangan sebagai pengawasan. Sebab, data tersebut juga dibutuhkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada 11 OPD yang sudah diinventaris. Dulu kita minta data keberadaan dan jumlah mobilnya, namun sekarang kita minta juga siapa yang menggunakan," pungkasnya menutup. (gr)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid