MENU TUTUP

Mobil Operasional Dinas Dimodifikasi, ini Tanggapan BPKAD Pekanbaru

Jumat, 04 Januari 2019 | 14:13:54 WIB
Mobil Operasional Dinas Dimodifikasi, ini Tanggapan BPKAD Pekanbaru

GENTAONLINE.COM-Meski menyayangkan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang merubah plat kendaraan bermotor dari merah ke hitam, namun Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menyerahkan semua pertanggungjawabannya ke masing-masing pengguna Barang Milik Daerah (BMD).

“Masing-masing OPD kan ada pengguna BMD-nya. Jadi soal pergantian plat nomor itu tentu kita serahkan kepada masing-masing pengguna barang,” kata Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru, Syoffaizal.

Menurutnya, sanksi terhadap OPD yang mengganti plat nomor tersebut, selain pengguna BMD tentu menjadi ranah pihak kepolisian. “Soal sanksi tentu Polantas yang memberikan, seperti melakukan tilang,” cakapnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang BPKAD Kota Pekanbaru, Defino Efka, menyebutkan jika benar mobil toyota pickup bernomor BM 8758 AP yang berada di Satpol PP Kota Pekanbaru berganti peruntukan dan plat nomornya, jelas-jelas sudah menyalahi aturan. “Kalau mobil operasional diganti menjadi mobil pribadi tentu sudah menyalahi aturan. Apalagi sampai mengganti plat nomor menjadi hitam, itu tentu makin jauh salahnya. Selain tentunya menyalahi etika,” katanya.

Defino menambahkan, sesuai aturan yang benar, kendaraan dinas dan operasional harus digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). “Kalau memang mobil operasional tentu disesuaikan dengan di lapangan. Kalau merubah plat nomor tentu sudah menyalahi etika,” pungkasnya.

Defino menambahkan, sesuai aturan, kendaraan dinas dan operasional harus digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) baik di lapangan dan administrasi .

“Kalau memang lapangan, ya ditentukan sesuai lapangan. Kalau merubah bentuknya seperti mengganti knalpot, trus digunakan untuk kepentingan pribadi ya makin jauh salahnya. Apalagi knalpot diganti racing, ini kan sudah salah etikanya. Gimana dilihat masyarakat,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid