Kubu Jokowi Sebut Akuisisi Freeport adalah Prestasi, BPN Prabowo Sebut 'Habis Kontrak'

GENTAONLINE.COM-Sebanyak 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya telah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. 

Presiden Jokowi menyebut proses tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan negosiasi yang kuat untuk menjadi pemegang saham mayoritas tersebut. 

Saat deklarasi relawan akhir tahun lalu, Jokowi menceritakan ada tekanan yang dihadapi oleh pemerintah saat merebut saham Freeport. "Kalau tidak ada tekanan dari dulu sudah kita dapatkan. Negosiasinya alot tapi disampaikan ke menteri, saya maunya mayoritas, terserah berapa tapi mayoritas," ujar Jokowi. 

Memang, proses pengambilalihan saham ini terjadi proses yang tarik ulur. Negosiasi mulai dari Menteri Keuangan hingga Menteri ESDM dengan Freeport dilakukan dan akhirnya membuahkan hasil. 

Pencapaian itu disebut-sebut sebagai prestasi pemerintahan Jokowi. Pasalnya, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh negara dengan kepemilikan saham ini. 

PT Inalum (Persero) selaku perwakilan Indonesia telah membayar lunas transaksi senilai US$ 3,85 miliar itu.

Di balik proses panjang itu ada peranan penting dari pemerintah yang berupaya melakukan negosiasi. Peranan itu salah satunya dimainkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Yang penting itu divestasi 51% saham selesai dikerjakan bersama, harus bikin smelter berdasarkan UU, harus IUPK, kan sudah memenuhi," ujarnya.

Jonan yang disebut oleh eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tokoh kunci di balik penguasaan PTFI oleh Indonesia itu enggan berkomentar terkait kesuksesannya.

Menurutnya saat ini yang lebih penting adalah bagaimana memanfaatkan tambang dengan kekayaan alam yang sangat besar itu sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dia justru menyindir pihak-pihak yang nyaring berkomentar saat proses negosiasi berlangsung.

Namun, ditempat berbeda Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo menyebut keberhasilan Jokowi merebut saham Freeport tak sesuai dengan fakta yang ada. 

Drajad mengatakan akuisisi saham Freeport oleh pemerintah hanya klaim semata. Proses tersebut terjadi karena kontrak Freeport sudah habis.

Selain itu, Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria juga mengkritik langkah pemerintah yang telah melunasi pembayaran divestasi saham Freeport. Menurutnya, selain karena divestasi saham Freeport bukan kewenangan pemerintahan saat ini, dia juga mengkritik cara pembayarannya yang menggunakan utang. (*)