MENU TUTUP

Bapenda Kota Pekanbaru Akui Banyak Objek PBB Belum Terdata

Rabu, 18 Desember 2019 | 11:30:55 WIB
Bapenda Kota Pekanbaru Akui Banyak Objek PBB Belum Terdata

GENTAONLINE.COM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menyebut masih banyak objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum terdata.

Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, lantaran belum terdata, objek itu tidak memiliki Surat Pemberitahan Pemabyaran Pajak Terutang atau SPPT PBB.

"Sejauh ini pendapatan dari PBB masih merupakan sumber utama bagi Pemko Pekanbaru," kata Zulhelmi, Rabu (18/12/2019).

Pria yang akrab disapa Ami itu menyebut, tahun depan Bapenda akan lebih memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari PBB.Paling tidak, ditargetkan tahun depan ada penambahan sekitar 100 ribu objek PBB.

"Selain itu, untuk menunjang perolahan PBB, lima pergawai Bapenda Pekanbaru juga sudah mengikuti pelatihan penilaian objek PBB," kata dia.

Sampai awal Desember kemarin, penerimaan sektor PBB menyentuh angka Rp124 miliar. Sementara target untuk tahun ini sebesar Rp130 miliar.(ckc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Pimred Gentaonline.com Berikan Apresiasi Terhadap Penanganan Kasus LY di Polrestabes Pekanbaru.

2

IKA FEKONSOS UIN SUSKA RIAU, TAJA PROGRAM ALUMNI DENGAN MATERI PERTAMA TATA KELOLA ORGANISASI MAHASISWA

3

APAK Resmi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pembebasan Bersyarat Asri Auzar ke BAPAS Pekanbaru

4

Aktivis Lingkungan Desak Polisi Tangkap Pelaku PETI di Peranap, Surat Resmi Desa Dinilai Bukti Keresahan Warga

5

SPBU Kerinci Disorot, Distribusi Bio Solar Subsidi Jadi Sorotan Warga

6

Dugaan Tangkap Lepas Di Kasus Narkoba. Terjadi Juga Di Kasus PETI. Dengan Istilah "BAKAR LALU STOR UPETINYA BILA MAU OPERASI KEMBALI". Baturijal Hulu Membara !

7

PTUN Pekanbaru membatalkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 22978 seluas 19.775 m2 di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

8

Kasus dugaan pencurian yang melibatkan terduga pelaku Shidiq Al Fajri kini resmi dilaporkan ke pihak kepolisian Sektor Tambang, Resor Kampar, Polda Riau.

9

Kuasa Hukum Desak Aparat Penegakan Hukum APH di Wilayahnya Konflik Lahan Eks HGU 366 Hektar Lahan