MENU TUTUP

Soal Banjir Pengamat : Gubernur dan Presiden Harus Bertanggung Jawab

Jumat, 03 Januari 2020 | 14:00:36 WIB
Soal Banjir Pengamat : Gubernur dan Presiden Harus Bertanggung Jawab

GENTAONLINE.COM - Banjir yang melanda ibukota sejak Senin kemarin, menjadi mimpi buruk warga terutama di wilayah perbatasan. Drainase yang kurang memadai serta manajemen mitigasi bencana yang tidak terencana menjadi salah satu faktor utama banjir menghantui DKI Jakarta dan sekitarnya.

Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menerangkan banjir yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya harus menjadi perhatian pemerintah.

“Sebagai wilayah Jakarta dilanda banjir, orang yang paling bertanggungjawab, menurut saya, Gubernur DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara, banjir di Jakarta, saya berpendapat, Presiden Republik Indonesia turut bertanggungjawab,” kata Emrus lewat siaran persnya yang diterima , Jumat (3/1).

Sebagaimana diketahui, banjir melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tidak hanya kerugian materil yang dialami warga namun juga korban jiwa sebanyak 30 orang dari berbagai wilayah.

Penanggulangan banjir hingga saat ini terus dievaluasi oleh pemerintah daerah dan juga pusat guna mengantisipasi terjadinya banjir susulan yang diprediksi akan datang dalam beberapa hari ke depan.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid