MENU TUTUP

Eks Ketua DPR Sindir Kabinet Yang Tidak Satu Suara Sikapi China Di Natuna

Senin, 06 Januari 2020 | 13:00:20 WIB
Eks Ketua DPR Sindir Kabinet Yang Tidak Satu Suara Sikapi China Di Natuna

GENTAONLINE.COM - Pemerintah seperti tidak satu suara dalam memberi pernyataan sikap mengenai pelanggaran pemerintah komunis China di wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

Selain berbeda, pernyataan yang diberikan ke publik juga sering bertentangan. Misalnya Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menginginkan soft diplomasi dan tidak ingin masalah di Natuna dibesar-besarkan.

Menteri Pertahanan prabowo Subianto menyatakan akan ikut dengan arahan.

Tapi di satu sisi, Menko Polhukam Mahfud MD tegas menolak menolak diplomasi dan Menlu Retno menegaskan tidak mengakui klaim China.

“Ada menteri bilang jangan ribut, presiden bilang soft diplomacy, menkopolhukam tolak diplomasi, Menhan ikut arahan presiden, menlu bersikap tegas,” singgung mantan Ketua DPR Marzuki Alie yang tampak bingung dengan sikap pemerintah, dalam akun Twitter pribadinya, Senin (6/1).

Menurutnya, semua menteri di kabinet harus sejalan dengan presiden. Sebab, mereka semua masih dalam naungan Kabinet Indonesia Maju. Artinya, harus satu suara dalam bersikap, terutama menyikapi kedaulatan negara yang dilanggar.

“Ini kabinet Indonesia Maju. Ayo para menteri, siapa yang presiden sebenarnya,” pungkasnya.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid