MENU TUTUP

Partai Nasdem Izinkan Calon Kepala Daerah Lakukan Survei Sendiri

Jumat, 24 Januari 2020 | 09:27:27 WIB
Partai Nasdem Izinkan Calon Kepala Daerah Lakukan Survei Sendiri

GENTAONLINE.COM - Bebeda dengan beberapa partai politik menjelang Pilkada serentak 2020 di Riau terkait proses survei calon, dimana partai menentukan dan memfasilitasi satu lembaga survei yang untuk digunakan sang calon, ternyata tidak diterapkan di Nasdem Riau.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Provinsi Riau Iskandar Husein mengatakan, bakal calon yang serius untuk maju menggunakan perahu partainya harus melakukan survei masing-masing. Survei tersebut dibebaskan sang calon menggunakan lembaga survei yang berbeda yang sudah dipilihkan oleh Partai Nasdem.

"Kami membolehkan masing-masing Balon lakukan survei diri sendiri, hasilnya nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Hasil survei itu akan menjadi dasar partai mengajukan ke DPP untuk diusung," ucap Iskandar.

Iskandar mengatakan, untuk ini saja bakal calon yang mendaftar di Partai Nasdem sudah ada yang melakukan survei dirinya untuk melihat elektabilitas. "Sudah ada juga yang mulai, sesuai rencananya, Februari akan ditetapkan oleh DPP siapa yang diusung Nasdem," cakapnya.

"Kita ingin mengusung bakal calon yang potensi menang baik itu kader maupun non kader, kami mengajukan ke DPP tentu berdasarkan kesiapan balon, dan tentunya berdasarkan hasil survei juga," kata Iskandar Husein lagi.

Untuk diketahui, beberapa partai di Riau sudah melakukan proses survei dimana mereka menggunakan satu lembaga survei yang dipercaya.

Misalnya saja PKS yang menggunakan lembaga survey Polmark untuk memfasilitasi bakal calon yang mendaftar untuk melakukan survei. Kemudian Demokrat juga memfasilitasi para bakal calon yang mendaftar ke Demokrat untuk melakukan survei sesuai lembaga yang ditentukan Demokrat.(ckc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat