MENU TUTUP

Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

Selasa, 04 Februari 2020 | 14:59:00 WIB
Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

GENTAONLINE.COM -- Komisi III DPR menyesalkan gagalnya papat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Senin (3/2). Komisi III sedianya menanyakan pada Yasonna soal kasus Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan tersangka penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yasonna juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie.


"Saya kurang tahu alasannya apa, seharusnya hari ini kita rapat dengan menkumham (Yasonna), tapi ternyata agendanya berubah. Jadi sebenarnya, saya berharap agar rapat ini disegerakan, karena banyak isu yang harus kita bahas, termasuk isu soal penonaktifan dirjen imigrasi dan hal-hal terkait Harun," kata anggota Komisi III, Taufik Basari, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).


Harun Masiku menjadi buron setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menangkapnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1). Banyak spekulasi bermunculan kenapa tersangka kasus suap pergantian antara waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP itu lolos dari jaring petugas KPK. Di antaranya informasi keliru yang disampaikan Yasonna tentang keberadaan Harun yang masih di Singapura. Belakangan, Ronny Sompie menyatakan Harun sudah di Indonesia sehari sebelum OTT KPK. Yasonna pun mencopot jabatan Ronny.


Taufik menilai, isu Masiku dan pencopotan Ronny Sompie penting didalami oleh Komisi III selaku pengawas kinerja Kemenkumham. Terlebih, kata dia, Yasonna memberikan keputusan dan pernyataan kontroversial terkait dua isu tersebut. "Itu adalah hal yang mesti ditanyakan dalam rapat Komisi III sebagai mitra Menkumham," ujar dia.


Politikus Nasdem itu menilai, Yasonna harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Taufik pun menyoroti pernyataan politisi PDIP tersebut yang menyalahkan Ronny Sompie di balik luputnya pencatatan Imigrasi atas kepulangan Harun Masiku. "Dengan ia meyakini peristiwa ini terjadi karena kesalahan sistem IT, itu menunjukan bahwa Kemenkumham tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga kemanan negeri ini," ujar Taufik. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat