MENU TUTUP

Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

Selasa, 04 Februari 2020 | 14:59:00 WIB
Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

GENTAONLINE.COM -- Komisi III DPR menyesalkan gagalnya papat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Senin (3/2). Komisi III sedianya menanyakan pada Yasonna soal kasus Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan tersangka penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yasonna juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie.


"Saya kurang tahu alasannya apa, seharusnya hari ini kita rapat dengan menkumham (Yasonna), tapi ternyata agendanya berubah. Jadi sebenarnya, saya berharap agar rapat ini disegerakan, karena banyak isu yang harus kita bahas, termasuk isu soal penonaktifan dirjen imigrasi dan hal-hal terkait Harun," kata anggota Komisi III, Taufik Basari, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).


Harun Masiku menjadi buron setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menangkapnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1). Banyak spekulasi bermunculan kenapa tersangka kasus suap pergantian antara waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP itu lolos dari jaring petugas KPK. Di antaranya informasi keliru yang disampaikan Yasonna tentang keberadaan Harun yang masih di Singapura. Belakangan, Ronny Sompie menyatakan Harun sudah di Indonesia sehari sebelum OTT KPK. Yasonna pun mencopot jabatan Ronny.


Taufik menilai, isu Masiku dan pencopotan Ronny Sompie penting didalami oleh Komisi III selaku pengawas kinerja Kemenkumham. Terlebih, kata dia, Yasonna memberikan keputusan dan pernyataan kontroversial terkait dua isu tersebut. "Itu adalah hal yang mesti ditanyakan dalam rapat Komisi III sebagai mitra Menkumham," ujar dia.


Politikus Nasdem itu menilai, Yasonna harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Taufik pun menyoroti pernyataan politisi PDIP tersebut yang menyalahkan Ronny Sompie di balik luputnya pencatatan Imigrasi atas kepulangan Harun Masiku. "Dengan ia meyakini peristiwa ini terjadi karena kesalahan sistem IT, itu menunjukan bahwa Kemenkumham tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga kemanan negeri ini," ujar Taufik. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dishub Kampar Tegaskan Pungutan Parkir di Disdukcapil dan UPT Samsat Tidak Resmi, Minta Dihentikan

2

Kadis PUTR Rohil Dilaporkan ke Kejati dan Polda Riau Terkait Dua Proyek Jalan Rp34,6 Miliar

3

KOPARI Desak Polda Riau Usut Dugaan Jual Beli Lahan di Kawasan Hutan

4

Diduga Pabrik PT LAS "Minyak Kita" Berdiri Tanpa Plang, Muncul Dugaan Kebocoran Pajak dan Pencemaran Limbah

5

Pimred Media Mengecam Pengacara Arogan Pelanggaran kode Etik Penghinaan Martabat Profesi Wartawan

6

Hina Profesi Wartawan, Hotman Paris di Kejar Organisasi Wartawan, PWI dan PWMOI Bersuara

7

Diduga Diteror dalam Sengketa Tanah, Warga Tangkerang Barat Pertanyakan Pendampingan RW 08 dan Minta Polisi Menyelidiki Dugaan Mafia Tanah

8

Sebarkan Fitnah Keji terhadap Ketua KNPI Riau yang Dikriminalisasi Polresta Pekanbaru, Ini Sanggahan Istri Larshen Yunus*

9

Pemerintah Kecamatan Tambang Mengaku Belum Tahu Aktivitas Galian C Ilegal, Ulul Azmi Jadi Sorotan