MENU TUTUP

Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

Selasa, 04 Februari 2020 | 14:59:00 WIB
Komisi III Sesalkan Yasonna tak Hadir

GENTAONLINE.COM -- Komisi III DPR menyesalkan gagalnya papat dengar pendapat dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Senin (3/2). Komisi III sedianya menanyakan pada Yasonna soal kasus Harun Masiku, caleg PDI Perjuangan tersangka penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Yasonna juga akan dimintai pertanggungjawaban atas pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie.


"Saya kurang tahu alasannya apa, seharusnya hari ini kita rapat dengan menkumham (Yasonna), tapi ternyata agendanya berubah. Jadi sebenarnya, saya berharap agar rapat ini disegerakan, karena banyak isu yang harus kita bahas, termasuk isu soal penonaktifan dirjen imigrasi dan hal-hal terkait Harun," kata anggota Komisi III, Taufik Basari, di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/1).


Harun Masiku menjadi buron setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menangkapnya dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1). Banyak spekulasi bermunculan kenapa tersangka kasus suap pergantian antara waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP itu lolos dari jaring petugas KPK. Di antaranya informasi keliru yang disampaikan Yasonna tentang keberadaan Harun yang masih di Singapura. Belakangan, Ronny Sompie menyatakan Harun sudah di Indonesia sehari sebelum OTT KPK. Yasonna pun mencopot jabatan Ronny.


Taufik menilai, isu Masiku dan pencopotan Ronny Sompie penting didalami oleh Komisi III selaku pengawas kinerja Kemenkumham. Terlebih, kata dia, Yasonna memberikan keputusan dan pernyataan kontroversial terkait dua isu tersebut. "Itu adalah hal yang mesti ditanyakan dalam rapat Komisi III sebagai mitra Menkumham," ujar dia.


Politikus Nasdem itu menilai, Yasonna harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Taufik pun menyoroti pernyataan politisi PDIP tersebut yang menyalahkan Ronny Sompie di balik luputnya pencatatan Imigrasi atas kepulangan Harun Masiku. "Dengan ia meyakini peristiwa ini terjadi karena kesalahan sistem IT, itu menunjukan bahwa Kemenkumham tidak bisa menjalankan tugasnya untuk menjaga kemanan negeri ini," ujar Taufik. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid