MENU TUTUP

Pemprov Riau Hapus Denda Telat Bayar Pajak

Sabtu, 28 Maret 2020 | 10:09:44 WIB
Pemprov Riau Hapus Denda Telat Bayar Pajak

GENTAONLINE.COM - Di tengah mewabahnya virus corona di Indonesia termasuk di Riau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan memberi keringan kepada wajib pajak yang telat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Syahrial Abdi mengatakan, keringanan yang diberikan Pemprov Riau berupa pembebasan denda pajak bagi masyarakat yang telat membayar pajak. Hal ini dikarenakan saat ini masyarakat diimbau untuk berada di rumah, dan pelayanan di Bappenda juga dibatasi.

"Sekarang inikan ada kebijakan membatasi ke luar rumah, sehingga dimungkinkan akan ada keterlambatan pembayaran pajak. Ini yang akan kita sesuaikan dengan keringan denda pajak. Jadi masyarakat kita bebaskan dari denda pajak akibat telat membayar," kata Syahrial.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk sampai kapan pembebasan denda keterlambatan pembayaran pajak ini akan diberlakukan. Menurut Syahrial, pihaknya belum bisa menentukan hal tersebut. 

"Sampai kapan waktu pembebasan denda pajak ini, kita sesuaikan dengan perkembangan merebaknya virus corona. Kami juga akan melakukan rapat koordinasi dengan Dirlantas Polda Riau dan Jasa Raharja untuk membahas hal ini," sebutnya.

Meski begitu, sebut Syahrial, untuk layanan pembayaran pajak di UPT kabupaten/kota masih dibuka. Hanya saja waktu pelayanannya dibatasi. 

"Yang biasanya pelayanan sampai 8 jam, sekarang hanya 4 jam. Mulai pukul 08:00-12:00 WIB untuk hari Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat dan Sabtu pelayanan buka mulai pukul 08:00-11:30 WIB," jelasnya. / Selain itu, pihaknya juga mengaktifkan e-Samsat dan Samsat Online Nasional. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa membayar pajak melalui layanan online. 

"Aplikasi itu bisa menjadi alternatif bagi masyarakat untuk membayar pajak. Jadi tidak perlu ke luar rumah, hanya tinggal diakses saja," sebutnya.(rpc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak