MENU TUTUP

Jika Pekanbaru Lockdown, Ketua DPRD Minta Harus Ada Kepastian dan Bantuan Pangan

Rabu, 01 April 2020 | 11:11:46 WIB
Jika Pekanbaru Lockdown, Ketua DPRD Minta Harus Ada Kepastian dan Bantuan Pangan

GENTAONLINE.COM - Walikota Pekanbaru, Firdaus berencana melakukan lockdown atau mengunci Kota Pekanbaru jika situasi pandemi virus Corona (Covid-19) semakin memburuk. Namun sebelum kebijakan itu dilaksanakan, harus ada kepastian terhadap kesediaan pangan dan juga bantuan pangan untuk masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menanggapi rencana kebijakan lockdown oleh Walikota Pekanbaru. 

"Yang utama ketersediaan pangan, karena kalau Lockdown diumumkan sampai 14 hari kedepan Pemko Pekanbaru harus punya data yang akurat masyarakat mana saja yang bisa atau dapat bantuan," kata Hamdani, Selasa (31/03/2020).

Politisi PKS ini juga menjelaskan penduduk Kota Pekanbaru yang mencapai 1,3 juta, tidak mungkin rasanya jika keseluruhannya dapat dibantu oleh pemerintah.

"Misalnya dari 1,3 juta penduduk kita ambil 300 ribuan dan itulah yang berhak mendapatkan bantuan karena juga keterbatasan APBD Pekanbaru," ujarnya.

Terkait pola penyaluran bantuan sendiri, Hamdani menuturkan hal tersebut secara keseluruhan diambil alih oleh Pemko Pekanbaru. Baik dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok ataukah pemerintah langsung memberikan bantuan langsung untuk masyarakat. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Hamdani menuturkan pihaknya akan kembali menemui Pemko Pekanbaru untuk menindaklanjuti wacana dari Pemko Pekanbaru tersebut. 

"Nanti kita minta dulu data masyarakat tidak mampu, lalu pekerja informal dengan gaji yang tidak cukup dan ketika dipaksa harus bekerja dirumah itu juga harus mendapatkan bantuan," pungkasnya. (grc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat