MENU TUTUP

Jika Pekanbaru Lockdown, Ketua DPRD Minta Harus Ada Kepastian dan Bantuan Pangan

Rabu, 01 April 2020 | 11:11:46 WIB
Jika Pekanbaru Lockdown, Ketua DPRD Minta Harus Ada Kepastian dan Bantuan Pangan

GENTAONLINE.COM - Walikota Pekanbaru, Firdaus berencana melakukan lockdown atau mengunci Kota Pekanbaru jika situasi pandemi virus Corona (Covid-19) semakin memburuk. Namun sebelum kebijakan itu dilaksanakan, harus ada kepastian terhadap kesediaan pangan dan juga bantuan pangan untuk masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menanggapi rencana kebijakan lockdown oleh Walikota Pekanbaru. 

"Yang utama ketersediaan pangan, karena kalau Lockdown diumumkan sampai 14 hari kedepan Pemko Pekanbaru harus punya data yang akurat masyarakat mana saja yang bisa atau dapat bantuan," kata Hamdani, Selasa (31/03/2020).

Politisi PKS ini juga menjelaskan penduduk Kota Pekanbaru yang mencapai 1,3 juta, tidak mungkin rasanya jika keseluruhannya dapat dibantu oleh pemerintah.

"Misalnya dari 1,3 juta penduduk kita ambil 300 ribuan dan itulah yang berhak mendapatkan bantuan karena juga keterbatasan APBD Pekanbaru," ujarnya.

Terkait pola penyaluran bantuan sendiri, Hamdani menuturkan hal tersebut secara keseluruhan diambil alih oleh Pemko Pekanbaru. Baik dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok ataukah pemerintah langsung memberikan bantuan langsung untuk masyarakat. 

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Hamdani menuturkan pihaknya akan kembali menemui Pemko Pekanbaru untuk menindaklanjuti wacana dari Pemko Pekanbaru tersebut. 

"Nanti kita minta dulu data masyarakat tidak mampu, lalu pekerja informal dengan gaji yang tidak cukup dan ketika dipaksa harus bekerja dirumah itu juga harus mendapatkan bantuan," pungkasnya. (grc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat