MENU TUTUP

Bansos tidak Merata, Mensos Serahkan ke Pemda

Senin, 27 April 2020 | 10:54:20 WIB
Bansos tidak Merata, Mensos Serahkan ke Pemda Menteri Sosial Juliari Batubara

GENTAONLINE.COM -- Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur mekanisme distribusi bantuan sosial kepada warga yang sangat terdampak Covid-19. Hal ini disampaikannya menanggapi adanya distribusi bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran di berbagai daerah. 

 

"Mekanisme pendataannya atau alokasi per kelurahan/desa diserahkan full ke daerah. Kita tidak mengatur hal tersebut, supaya nanti tidak kacau," ucap Juliari, Senin (27/4).  Mensos menyadari, tidak seluruh masyarakat yang terdampak Covid-19 akan menerima bantuan sosial ini. Karena itu, ia meminta agar masalah ini diselesaikan bersama-sama baik oleh pemda, maupun dibahas bersama antarwarga. 

 

"Sudah pasti ada yang tidak terima. Makanya penyelesaiannya silakan pemda atur. Sebenarnya dibicarakan antarwarga, dipimpin Ketua RW atau Kepala Desa bisa kok," jelasnya. Ia juga yakin semangat gotong-royong masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, jika ada masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan, ia berharap mereka dapat saling berbagi. 

 

"Rakyat kita kan punya semangat gotong royong. Kalau yang sudah dapat, terus dapat lagi, dikasih ke yang belum dapat. Saya yakin dapat diselesaikan secara kekeluargaan di level warga. Adat kita sudah seperti itu," kata Juliari. (rep)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid