MENU TUTUP

PLN Diminta Jawab Keluhan Pelanggan dengan Transparan

Senin, 08 Juni 2020 | 06:37:37 WIB
PLN Diminta Jawab Keluhan Pelanggan dengan Transparan ilustrasi internet

GENTAONLINE.COM -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT PLN (Persero) menjawab keluhan masyarakat atas lonjakan tagihan listrik. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN sudah meminta PLN untuk segera memberikan jawaban yang transparan dan clear kepada pelanggan.

 

 

"Terkait komplain pelanggan, mereka (PLN) bisa memberikan jawaban kenapa sampai ada lonjakan. Jadi kita harapkan PLN bisa memberikan informasi yang clear dan transparan kepada pelanggan," ujar Arya kepada Republika.co.id di Jakarta, Ahad (7/6).

 

Arya menyampaikan fokus utama PLN saat ini adalah pada aspek distribusi. Ia menilai pelayanan maksimal, termasuk menjawab keluhan pelanggan merupakan prioritas bagi PLN. PLN, lanjut Arya, bisa menunjukan bukti kenaikan tagihan akibat penggunaan yang lebih besar dari biasanya kepada pelanggan lantaran adanya PSBB. 

 

"Kita berharap semua komplain pelanggan dapat disampaikan dengan clear oleh PLN.  Ini jangan dipolitisasi karena sebenarnya ukurannya sangat jelas, karena ada meteran pelanggan, jadi kalau ukurannya jelas PLN bisa jawab," ucap Arya.(rep)

 

 

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid