MENU TUTUP

Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law, Anies: Harusnya Dibina, Bukan Diberi Sanksi

Kamis, 15 Oktober 2020 | 14:24:32 WIB
Pelajar Ikut Demo Tolak Omnibus Law, Anies: Harusnya Dibina, Bukan Diberi Sanksi

GENTAONLINE.COM - Unjuk rasa omnibus law undang-undang Cipta Kerja yang berujung rusuh pada beberapa waktu lalu di Jakarta ternyata banyak dihadiri para pelajar tingkat menengah atas dari berbagai wilayah di ibukota.

Para pelajar ini akhirnya terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Bahkan, sanksi pun siap menjerat mereka jika terbukti melakukan tindakan anarkis. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, para pelajar tersebut masih belum sepenuhnya dewasa, sehingga lebih bijak bila mereka diberikan pembelajaran dibanding mendapat sanksi.

"Kalau ada anak-anak yang di dalam usianya melakukan tindakan yang keliru ya dia harus dididik lebih banyak. Berbeda dari orang dewasa, kalau orang dewasa itu melakukan langkah yang salah dia silakan dihukum," kata Anies Baswedan di Hotel Arya Duta, Rabu malam (14/10).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyebut jika ada pelajar yang bermasalah solusinya bukanlah dikeluarkan dari sekolah, melainkan dibina dan diberi perhatian lebih. "Karena itu saya selalu sampaikan sudah tidak zaman lagi kalau anak yang bermasalah malah dikeluarkan dari sekolah," tegasnya.

Anies pun mengajak semua pihak, para pelajar yang ikut turun aksi menolak UU Cipta Kerja harus diajak berdiskusi membahas apa saja pasal yang mereka protes. "Anak-anak justru dirangsang. Kalau ada anak yang peduli soal bangsanya bagus dong, kalau tidak peduli bangsanya yang repot. Sekarang diarahkan dengan tugas yang mendidik. Jadi kira-kira mindset-nya begitu," jelasnya. Ia mengingatkan, apabila ada pelajar atau mahasiswa yang berdemo karena isu bangsa justru harus dilindungi.

"Kalau ada anak yang mau peduli bangsanya, kita suka. Kalau ada langkah yang dikerjakannya salah, ya dikoreksi," tutup Anies.(rmol)


 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat