MENU TUTUP

Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar

Selasa, 17 November 2020 | 12:17:05 WIB
Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin diklaim tak menginginkan ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan saat ini. Tugasnyapun lebih kepada mengoordinasikan para menteri. 

Hal itu dikatakan untuk merespons hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebut Ma'ruf ibarat ban serep seperti pada masa Orde Baru.

"KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," kata Masduki, Senin (16/11).

Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden. Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden. Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait.

"Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu," kata Masduki.

Lebih lanjut, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden. Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.

Bahkan, lanjut dia, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden.

"Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik," kata Masduki.

Tak hanya itu, Masduki mengklaim wapres selama ini telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," kata dia.

Dalam riset Indef sebelumnya menyebut Ma'ruf tidak populer dan ibarat ban serep seperti masa Orde Baru. Sikap, kebijakan, pandangan, dan pemikiran Ma'ruf tak banyak dibahas di media sosial.

"Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," tulis Indef dalam pernyataan tertulisnya.(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid