MENU TUTUP

Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar

Selasa, 17 November 2020 | 12:17:05 WIB
Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin diklaim tak menginginkan ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan saat ini. Tugasnyapun lebih kepada mengoordinasikan para menteri. 

Hal itu dikatakan untuk merespons hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebut Ma'ruf ibarat ban serep seperti pada masa Orde Baru.

"KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," kata Masduki, Senin (16/11).

Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden. Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden. Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait.

"Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu," kata Masduki.

Lebih lanjut, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden. Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.

Bahkan, lanjut dia, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden.

"Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik," kata Masduki.

Tak hanya itu, Masduki mengklaim wapres selama ini telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," kata dia.

Dalam riset Indef sebelumnya menyebut Ma'ruf tidak populer dan ibarat ban serep seperti masa Orde Baru. Sikap, kebijakan, pandangan, dan pemikiran Ma'ruf tak banyak dibahas di media sosial.

"Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," tulis Indef dalam pernyataan tertulisnya.(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Terkuak dari 'Keceplosan' Staf Humas, Dugaan Praktik 'Wartel' HP di Dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru Menguat, Indikasi Napi Bebas Berkomunikasi Jadi Sorotan

2

Terkuak! Napi Kendalikan Sabu dari Lapas, Dugaan '86' Seret Oknum Polisi di Pekanbaru

3

GRANAT Riau Soroti Dugaan Aliran Dana Rp200 Juta dalam Kasus Narkotika, Minta Kapolri Perintahkan Penelusuran

4

Dugaan Lemahnya Manajemen SDM Koordinator LPS Tobekgodang, Warga Keluhkan Sampah Menumpuk

5

Kementerian Pemasyarakatan Akan Copot Pegawai Lapas yang Diduga Terlibat Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Pekanbaru

6

Dugaan Gudang BBM Ilegal Marak di Dumai, Sorotan Tertuju pada Lemahnya Pengawasan Aparat

7

Oknum Kepala SDN 023 Sungai Geniot Dumai Diduga Lakukan Pungutan Tak Wajar, Orang Tua Siswa Mengeluh

8

Polda Riau Sita Aset Miliaran Milik Bandar Sabu yang Dikendalikan Napi, Kalapas Kelas II Pekanbaru Diminta Dicopot

9

Polda Riau Ungkap Jaringan Opium Internasional, Nilai Transaksi Ditaksir Rp68 Miliar