MENU TUTUP

Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar

Selasa, 17 November 2020 | 12:17:05 WIB
Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin diklaim tak menginginkan ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan saat ini. Tugasnyapun lebih kepada mengoordinasikan para menteri. 

Hal itu dikatakan untuk merespons hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebut Ma'ruf ibarat ban serep seperti pada masa Orde Baru.

"KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," kata Masduki, Senin (16/11).

Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden. Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden. Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait.

"Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu," kata Masduki.

Lebih lanjut, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden. Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.

Bahkan, lanjut dia, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden.

"Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik," kata Masduki.

Tak hanya itu, Masduki mengklaim wapres selama ini telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," kata dia.

Dalam riset Indef sebelumnya menyebut Ma'ruf tidak populer dan ibarat ban serep seperti masa Orde Baru. Sikap, kebijakan, pandangan, dan pemikiran Ma'ruf tak banyak dibahas di media sosial.

"Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," tulis Indef dalam pernyataan tertulisnya.(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Gejolak di Kampar Tokoh Adat Marah, Sekda Dinilai Arogan dan Lecehkan Ninik Mamak

2

FEIS UIN Suska Riau Rayakan Milad ke-20, Dema Sukses Gelar ECOS Fest Penuh Semangat

3

Irwan Saputra Diduga Gelapkan Dana KUR BNI, Kabur ke Malaysia — Publik Desak Penegak Hukum Bergerak, Tagih Janji Presiden Prabowo

4

DPRD Siak Desak Polsek Kandis Tangkap Pimpinan Koperasi Makmur Mandiri Diduga Tipu Ratusan Juta

5

Eks Ketua DPRD Kuansing Muslim Ditahan, Minta Anggota Banggar Lain Ikut Diproses

6

Proyek Turap di Jalan Lintas Bangkinang–Pekanbaru Diduga Siluman, Masyarakat Desak Pemerintah Usut

7

Warga Gunung Mulya Desak Kejati Riau Panggil PT Adi Mulya Agrolestari yang Diduga Tak Bayar Hak Warga

8

Aksi Berdarah di Depan Kanwil BPN Riau, Massa Desak Presiden Prabowo Copot Pejabat dan Usut Mafia Tanah

9

Diduga Pungli, Pengurus DEMA Universitas dan Fakultas di UIN Suska Riau Keluhkan Pungutan Sewa Lapak Tenda Rp. 50 - 150 Ribu per Hari