MENU TUTUP

Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar

Selasa, 17 November 2020 | 12:17:05 WIB
Jubir Soal 'Ban Serep': Wapres Tak Ingin Ada Matahari Kembar Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin diklaim tak menginginkan ada 'matahari kembar' dalam pemerintahan saat ini. Tugasnyapun lebih kepada mengoordinasikan para menteri. 

Hal itu dikatakan untuk merespons hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) yang menyebut Ma'ruf ibarat ban serep seperti pada masa Orde Baru.

"KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," kata Masduki, Senin (16/11).

Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden. Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden. Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait.

"Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu," kata Masduki.

Lebih lanjut, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden. Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.

Bahkan, lanjut dia, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden.

"Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik," kata Masduki.

Tak hanya itu, Masduki mengklaim wapres selama ini telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," kata dia.

Dalam riset Indef sebelumnya menyebut Ma'ruf tidak populer dan ibarat ban serep seperti masa Orde Baru. Sikap, kebijakan, pandangan, dan pemikiran Ma'ruf tak banyak dibahas di media sosial.

"Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru," tulis Indef dalam pernyataan tertulisnya.(cnn)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Warga Kandis Desak Polisi Usut Dugaan Penipuan oleh Pimpinan Koperasi Makmur Mandiri

2
Galian C di Kampar

Dugaan Terima UPETI dari Pengusaha Galian C di Desa Balam Jaya.

3

Alumni Menwa Ucapkan Selamat, Syahrial Abdi Resmi Jabat Sekdaprov Riau

4

Banyak Pedagang Nakal, Wisatawan di Pekanbaru Keluhkan Harga Durian Tak Wajar

5
Galian C Ilegal di Kampar

Mengantongi Izin Operasional Tapi Tidak Memiliki Lahan. Daerah Aliran Sungai Di Jadikan lahan Tambang.

6
Wartawan Bodrex

Borok Oknum Wartawati Terbongkar: Cici Sri Imelda Diduga Dalang Hoaks, Pemerasan, dan Melakukan Pencemaran Nama Baik Oknum TNI

7
Galian C Ilegal di Kampar

APH TUTUP MATA, GALIAN C ILEGAL ADALAH BENALU YANG MENGENYANGKAN

8

Pemerintah Desa Pangkalan Baru Serahkan Piala Kades Cup IV Tahun 2025

9

Peringatan Hari Jadi Koppsa-M Berlangsung Sukses dan Penuh Kemeriahan