MENU TUTUP

Pemko Pekanbaru Masih Kekurangan Ratusan ASN, Ada Rencana Ajukan Lagi

Jumat, 27 November 2020 | 13:44:16 WIB
Pemko Pekanbaru Masih Kekurangan Ratusan ASN, Ada Rencana Ajukan Lagi ilustrasi internet

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jumlah kekurangan ASN di lingkungan Pemko mencapai ratusan orang. Ada rencana Pemko kembali mengajukan pengadaan CPNS pada tahun 2021 mendatang. Namun pemerintah kota masih menanti arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 

Mereka menanti komposisi dari pemerintah pusat. Setelah itu mereka bakal mengajukan pengadaan ASN pada seleksi CPNS tahun depan. "Kita lihat nanti seperti apa arahan BKN, maka kita ajukan," jelas Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil, Kamis (26/11/2020).

 

Mengutip pekanbarugoid, saat ini jumlah ASN di lingkungan pemerintah kota berkisar 8.000 orang. Namun jumlah itu belum cukup mengisi posisi yang tersebar di 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan pemerintah kota. Jamil menyebut bahwa pemerintah kota masih butuh ASN. Kebutuhan ASN berkisar 600 orang dengan formasi yang beragam.

 

Formasi yang dibutuhkan yakni tenaga kesehatan, tenaga pendidikan hingga tenaga teknis. Pemerintah kota sempat mengajukan 600 orang untuk kebutuhan CPNS pada 2019 silam. (*)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid