MENU TUTUP

Dewan Nilai Sistem Zonasi PPDB Merugikan Warga Tidak Mampu

Jumat, 09 Juli 2021 | 09:33:44 WIB
Dewan Nilai Sistem Zonasi PPDB Merugikan Warga Tidak Mampu

GENTAONLINE.COM - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) merugikan warga yang tidak mampu.

Nofrizal mengaku kecewa lantaran sistem zonasi ini yang dihitung bukan nilai, tetapi jarak dari rumah peserta ke sekolah. Sehingga ada warga miskin yang tinggal di jalur zonasi tetap saja tidak bisa diterima walaupun nilainya tinggi.

"Ini sistem (zonasi) tidak berpihak kepada pendidikan tetapi berpihak kepada nasib," cakap Nofrizal, Jumat (9/7/2021).

Menurut politisi PAN ini, kalaulah sudah dibagi zona tentunya penyisihannya berdasarkan kualitas dari calon peserta didik tersebut.

"Contoh jalur afirmasi yang dikhususkan untuk warga miskin, ternyata penghitungannya tetap juga jauh dekat tempat tinggalnya," katanya.

Sama halnya sepakbola ketika turnamen tetap dibagi zona berdasarkan tempat, tetapi setelah dibagi zona maka seleksinya berdasarkan kualitas dengan diadu tim yang berada di zona tersebut

"Kalau ini apa gunanya zonasi," tegasnya.

Dia juga mengaku tidak habis fikir metode apa yang dipakai ketika zonasi telah dibagi, tetapi penghitungannya dengan sistem jarak.

Tetap saja orang miskin yang tinggal pada zonasi yang ada tidak dapat diterima di sekolah tersebut dikarenakan jarak rumahnya lebih jauh.

"Sehingga banyak warga yang datang mengadukan nasib anaknya ketika tidak dapat diterima di SMAN atau SMKN dikarenakan sistem zonasi ini, padahal nilai anaknya cukup tinggi," tutupnya.(ckp)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid