MENU TUTUP

Membuat Penumpukkan dan Macet, Pemerintah Diminta Evaluasi Penyekatan Jalan

Kamis, 29 Juli 2021 | 09:05:09 WIB
Membuat  Penumpukkan dan Macet, Pemerintah Diminta Evaluasi Penyekatan Jalan

GENTAONLINE.COM - Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto mengatakan kebijakatan penyekatan jalan di ruas-ruas jalan Kota Pekanbaru pada Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) justru tak efektif.

Ade Agus mengingatkan, pengalihan di jalan utama ini tak efektif karena banyak jalan tikus sehingga mobilitas masyarakat juga tak efektif dicegah.

"Jangan sampai melakukan penyekatan, malah jadi penumpukan. Ruas jalan ditutup kan seperti tidak tahu saja di Pekanbaru ini banyak jalan tikus. Seharusnya orang tak berinteraksi masuk jalan tikus, malah timbul interaksi dan malah berkerumun, kalau mereka tersesat misalnya," kata Ade Agus, Rabu (28/7/2021).

Ia mencontohkan, seperti Jalan Arifin Ahmad yang ditutup, pengendara akan masuk di jalan belakang BRI, dan Jalan Puyuh Mas. Hal ini kemudian justru menjadi masalah baru karena jalan yang kecil harus dilewati volume kendaraan dalam jumlah besar sehingga berujung kemacetan.

"Sebenarnya jalan itu dilewati masyarakat tertentu, jadi banyak masyarakat umum. Dan malah buat orang susah," katanya.

Legislator asal PKB ini mengingatkan agar, kebijakan penyekatan jalan ini dievaluasi oleh pemerintah. Penyekatan jalan yang dimaksudkan mengurangi mobilitas penduduk justru berujung kemacetan dan munculnya masalah baru.

Hal ini terutama terjadi di jam ramai seperti jam pergi atau pulang kerja dimana volume kendaraan justru menumpuk di sejumlah ruas jalan sehingga sulit diurai kemacetannya.

"Maka ini harus dievaluasi. Jangan sampai seperti ini, dan menimbulkan kekhawatiran baru," tukasnya

Sementara itu, diketahui Pekanbaru masih akan menerapkan PPKM level 4 sampai tanggal 2 Agustus 2021 mendatang.(roc)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat