MENU TUTUP

Sekjen PDIP Sindir Pemerintahan Zaman SBY, JK Bersuara

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 08:00:34 WIB
Sekjen PDIP Sindir Pemerintahan Zaman SBY, JK Bersuara

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Pemerintahan sebelumnya terlalu banyak rapat tetapi tidak menghasilkan keputusan. JK mengatakan setiap presiden punya cara yang berbeda-beda dalam memimpin.

 

JK menyampaikan pengalamannya sebagai Wakil Presiden dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo maupun saat menjadi Menteri era Presiden Gus Dur maupun Megawati Soekarnoputri.

"Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," ujar JK dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (29/10).

JK mengatakan, pada zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005, konversi minyak tanah ke LPG. Ia menjelaskan, keputusan defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen yang terbesar dalam sejarah berhasil tanpa demo karena keputusan langsung dibarengi dengan BLT.

"Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman," ujar JK.

JK melanjutkan, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui juga di kabinet dan halnya lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Menurut JK, untuk rapat rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

"Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata JK.

JK melanjutkan, hal sama juga terjadi pada zaman Presiden Jokowi periode pertama dan kedua. Ia menyebut, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna.

"Sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," katanya.(rep)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat