MENU TUTUP

Sekjen PDIP Sindir Pemerintahan Zaman SBY, JK Bersuara

Sabtu, 30 Oktober 2021 | 08:00:34 WIB
Sekjen PDIP Sindir Pemerintahan Zaman SBY, JK Bersuara

GENTAONLINE.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Pemerintahan sebelumnya terlalu banyak rapat tetapi tidak menghasilkan keputusan. JK mengatakan setiap presiden punya cara yang berbeda-beda dalam memimpin.

 

JK menyampaikan pengalamannya sebagai Wakil Presiden dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo maupun saat menjadi Menteri era Presiden Gus Dur maupun Megawati Soekarnoputri.

"Tanpa bermaksud membandingkan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, masing-masing dalam mengambil keputusan dan cara rapat yang tiap tahun jumlahnya hampir sama. Ada yang ambil keputusan langsung dalam rapat, ada yang dirapatkan lagi sampai tuntas," ujar JK dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (29/10).

JK mengatakan, pada zaman SBY beberapa keputusan penting diambil dalam rapat, seperti mengurangi defisit APBN tahun 2005, konversi minyak tanah ke LPG. Ia menjelaskan, keputusan defisit APBN tahun 2005 dengan menaikkan harga BBM sebesar 126 persen yang terbesar dalam sejarah berhasil tanpa demo karena keputusan langsung dibarengi dengan BLT.

"Begitu juga konversi minyak tanah ke LPG diputuskan dalam sidang kabinet tahun 2006 sehingga defisit APBN terjaga dengan aman," ujar JK.

JK melanjutkan, keputusan pembangunan infrastruktur dengan kerangka konektivitas disetujui juga di kabinet dan halnya lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Menurut JK, untuk rapat rapat yang menghasilkan keputusan bidang sosial dan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi dunia 2008-2009 tanpa efek besar di bawah koordinasi Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, keputusan penting juga dicapai pada era SBY dalam bidang perdamaian atau penyelesaian konflik di Aceh yang juga disetujui melalui sidang kabinet.

"Dan banyak lagi keputusan-keputusan yang tentunya diputuskan dalam sidang kabinet baik rapat terbatas ataupun paripurna. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," kata JK.

JK melanjutkan, hal sama juga terjadi pada zaman Presiden Jokowi periode pertama dan kedua. Ia menyebut, begitu banyak keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat, baik rapat terbatas ataupun paripurna.

"Sehingga dapat berjalan program pembangunan infrastruktur dan mengatasi Covid 19 dengan sangat berhasil," katanya.(rep)

 

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid