MENU TUTUP

Belum Tentu Berkoalisi, Demokrat dan PKS Tetap Butuh Parpol Lain untuk Bertarung di Pilpres 2024

Sabtu, 13 November 2021 | 07:55:02 WIB
Belum Tentu Berkoalisi, Demokrat dan PKS Tetap Butuh Parpol Lain untuk Bertarung di Pilpres 2024

GENTAONLINE.COM - PKS dan Partai Demokrat belum tentu menjalin koalisi untuk menghadapi Pilpres 2024. Meskipun, DPP PKS sampai saat ini masih intens menjalin komunikasi dengan partai lain guna menyongsong Pilpres.


Ditambah lagi, pihak Partai Demokrat telah menyatakan, penolakan MA atas gugatan kubu Moeldoko Cs jadi momentum bagi para kader partai berlambang mercy itu.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, saat ini semua partai politik (parpol) masih dalam kondisi cair. Siapapun bisa menjalin hubungan.


Menurutnya, kedua partai oposisi saat ini itu belum bisa diprediksi bersatu untuk Pilpres 2024. Begitu pula dengan partai-partai yang ada dalam koalisi pemerintahan yang belum tentu bersatu.

"Saat ini cair saja, tergantung kepentingan nanti. Kepentingannya ketemu tidak. Kalau kepentingan PKS dan Demokrat ketemu ya akan mengusung kadernya sebagai Capres," terang Ujang, Jumat (12/11), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Kendati begitu, imbuh Ujang, semua kemungkinan bergabungnya dua partai tersebut bisa saja terjadi tetapi harus mendapatkan dukungan partai lain. Pasalnya, PKS dan Partai Demokrat belum memenuhi presidential threshold.

"PKS dan Demokrat harus tetap berkoalisi dengan partai yang saat ini ada dalam pemerintahan," imbuhnya.

Selain faktor tersebut, elektabilitas dari para kandidat juga akan mempengaruhi kontestasi ke depannya.

Ambil contoh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas yang tinggi tentu akan banyak dukungan, tapi jika rendah partai lain tidak akan mendukung.

"Jadi kunci semua ini adalah bagaimana kandidat-kandidat dari partai harus memiliki elektabilitas yang tinggi," tutupnya. (rnl)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa Sungai Buluh Tak Kunjung Progres, LSM KPKN Pertanyakan SOP Kejati Riau

2

EFEKTIVITAS TIM TERPADU DIPERTANYAKAN: KONFLIK PT ARARA ABADI DAN WARGA MINAS TERUS BERLARUT

3

Profil Jumhur Hidayat Dipenjara di Era Presiden Jokowi, Kini Diangkat Prabowo Jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

4

Instruksi Kejati Sumbar 'Dicuekin', Kasus Dugaan Korupsi Wali Nagari Mandeh di Kejari Pessel Mandek Hampir Satu Tahun ?

5

Dugaan Klenteng Berkedok Privat Room Tanpa Izin PBG Rumah Ibadah. Pemerintah Pesisir Selatan Bertindaklah ?

6

Pakar Kebijakan Publik Minta Pemerintah Segera Bertindak

7

Bangkitkan Rasa Cinta Almamater, Alumni Akuntansi Gelar Dialog Interaktif dengan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

8

Perkuat Silaturahmi, IKA Akuntansi S1 UIN Suska Riau Gelar Reuni Sekaligus Pelantikan Pengurus Baru

9

Masih dalam Suasana Syawal, Edi Lelek Bebas via Restorative Justice, Keluarga Apresiasi Dukungan Semua Pihak