MENU TUTUP

Bupati Rohil Afrizal Sintong Keluhkan PHR Soal Serapan Pekerja Lokal dan BUMD

Jumat, 26 November 2021 | 11:05:27 WIB
Bupati Rohil Afrizal Sintong Keluhkan PHR Soal Serapan Pekerja Lokal dan BUMD

GENTAONLINE.COM - Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menghadiri webinar yang diadakan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengusaha Minyak Gas dan Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara) di mess Pemda Rohil, Kamis (25/11/2021).

Dalam webinar itu, hadir Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dirjen Migas Irfan ST dari Kementerian ESDM, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permigastara Feri Akli, Gubernur Riau dan bupati kabupaten wilayah Bok Rokan.

Bupati Rohil mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan blok Rokan.

Pada kesempatan itu, Afrizal mengatakan, kehadiran Blok Rokan sejauh ini belum dirasakan masyarakat Rohil dampaknya.

"Ini perlu jadi catatan Pak Sugeng, bahwa selama ini anak-anak daerah dan kontraktor lokal juga jarang dilibatkan dalam hal ini. Tadi dalam materi disampaikan 77 persen harus tenaga kerja lokal, kami telusuri untuk wilayah Rohil tidak sampai segitu," papar Afrizal.

Selain itu, lanjutnya, Pemda juga meminta perusahaan lokal atau milik BUMD agar ikut andil dalam pengelolaan Blok Rokan. Diharapkan BUMD bisa mengerjakan sumur-sumur tua maupun sumur baru.

"Selama ini banyak pekerjaan yang bekerja di bawah PHR, banyak kontraktor dari luar dan tenaga kerjanya pun bawa dari luar Riau," ungkapnya.

 

Selain itu lanjut Bupati, mengenai bagi hasil atau PI 10 persen, dari lima kabupaten penghasil di Blok Rokan, agar pembagiannya bisa dihitung sesuai banyaknya produksi masing-masing daerah.

"Penghitungan pembagian PI ini kami harap dihitung sesuai hasil produksi daerah masing-masing, ini perlu jadi pertimbangan Komisi VII dan PHR," pinta Afrizal.

Dalam pengelolaan Blok Rokan, Afrizal Sintong juga menyoroti dana operasional pengelolaan Blok Rokan yang terlalu besar. Sehingga berdampak kepada dana bagi hasil yang diterima oleh daerah nantinya.

Oleh sebab itu, Bupati meminta SOP yang dibuat PHR perlu ditinjau kembali, seperti operasi rig, dan semua proyek perlu diaudit betul karena biayanya terlalu besar supaya dana bagi hasil tidak habis untuk operasional.(rmc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Terkuak dari 'Keceplosan' Staf Humas, Dugaan Praktik 'Wartel' HP di Dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru Menguat, Indikasi Napi Bebas Berkomunikasi Jadi Sorotan

2

Terkuak! Napi Kendalikan Sabu dari Lapas, Dugaan '86' Seret Oknum Polisi di Pekanbaru

3

GRANAT Riau Soroti Dugaan Aliran Dana Rp200 Juta dalam Kasus Narkotika, Minta Kapolri Perintahkan Penelusuran

4

Dugaan Lemahnya Manajemen SDM Koordinator LPS Tobekgodang, Warga Keluhkan Sampah Menumpuk

5

Kementerian Pemasyarakatan Akan Copot Pegawai Lapas yang Diduga Terlibat Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Pekanbaru

6

Dugaan Gudang BBM Ilegal Marak di Dumai, Sorotan Tertuju pada Lemahnya Pengawasan Aparat

7

Oknum Kepala SDN 023 Sungai Geniot Dumai Diduga Lakukan Pungutan Tak Wajar, Orang Tua Siswa Mengeluh

8

Polda Riau Sita Aset Miliaran Milik Bandar Sabu yang Dikendalikan Napi, Kalapas Kelas II Pekanbaru Diminta Dicopot

9

Polda Riau Ungkap Jaringan Opium Internasional, Nilai Transaksi Ditaksir Rp68 Miliar