MENU TUTUP

Bupati Rohil Afrizal Sintong Keluhkan PHR Soal Serapan Pekerja Lokal dan BUMD

Jumat, 26 November 2021 | 11:05:27 WIB
Bupati Rohil Afrizal Sintong Keluhkan PHR Soal Serapan Pekerja Lokal dan BUMD

GENTAONLINE.COM - Bupati Rokan Hilir, Afrizal Sintong menghadiri webinar yang diadakan Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengusaha Minyak Gas dan Energi Baru dan Terbarukan Nusantara (Permigastara) di mess Pemda Rohil, Kamis (25/11/2021).

Dalam webinar itu, hadir Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Dirjen Migas Irfan ST dari Kementerian ESDM, Ketua Dewan Pimpinan Nasional Permigastara Feri Akli, Gubernur Riau dan bupati kabupaten wilayah Bok Rokan.

Bupati Rohil mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan blok Rokan.

Pada kesempatan itu, Afrizal mengatakan, kehadiran Blok Rokan sejauh ini belum dirasakan masyarakat Rohil dampaknya.

"Ini perlu jadi catatan Pak Sugeng, bahwa selama ini anak-anak daerah dan kontraktor lokal juga jarang dilibatkan dalam hal ini. Tadi dalam materi disampaikan 77 persen harus tenaga kerja lokal, kami telusuri untuk wilayah Rohil tidak sampai segitu," papar Afrizal.

Selain itu, lanjutnya, Pemda juga meminta perusahaan lokal atau milik BUMD agar ikut andil dalam pengelolaan Blok Rokan. Diharapkan BUMD bisa mengerjakan sumur-sumur tua maupun sumur baru.

"Selama ini banyak pekerjaan yang bekerja di bawah PHR, banyak kontraktor dari luar dan tenaga kerjanya pun bawa dari luar Riau," ungkapnya.

 

Selain itu lanjut Bupati, mengenai bagi hasil atau PI 10 persen, dari lima kabupaten penghasil di Blok Rokan, agar pembagiannya bisa dihitung sesuai banyaknya produksi masing-masing daerah.

"Penghitungan pembagian PI ini kami harap dihitung sesuai hasil produksi daerah masing-masing, ini perlu jadi pertimbangan Komisi VII dan PHR," pinta Afrizal.

Dalam pengelolaan Blok Rokan, Afrizal Sintong juga menyoroti dana operasional pengelolaan Blok Rokan yang terlalu besar. Sehingga berdampak kepada dana bagi hasil yang diterima oleh daerah nantinya.

Oleh sebab itu, Bupati meminta SOP yang dibuat PHR perlu ditinjau kembali, seperti operasi rig, dan semua proyek perlu diaudit betul karena biayanya terlalu besar supaya dana bagi hasil tidak habis untuk operasional.(rmc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat