MENU TUTUP

Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 TNI AU, KPK Sita Dokumen dan Blokir Rekening Bank

Rabu, 25 Mei 2022 | 10:02:56 WIB
Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101 TNI AU, KPK Sita Dokumen dan Blokir Rekening Bank

GENTAONLINE.COM - Resmi menahan Irfan Kurnia Saleh (IKS) alias Jhon Irfan Kenway (JIK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan berbagai barang bukti, termasuk melakukan pemblokiran rekening bank.


Firli mengatakan, KPK dalam melakukan penyidikan suatu perkara, tidak bisa berbicara cepat, lambat atau sudah lama, maupun baru, melainkan yang lebih esensial adalah menemukan bukti permulaan yang cukup.

"Apakah kita sudah mendapatkan bukti yang cukup, sehingga perkara tersebut terang benderang. Dan sekarang sudah terang benderang, sehingga kita menemukan tersangkanya. Tersangkanya tadi, IKS. Jadi clear ya," ujar Firli kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (24/5).

Tim penyidik pun kata Firli, sudah mengumpulkan keterangan saksi kurang lebih ada 30 orang yang sudah diperiksa


"Bukti-bukti lain ada juga dokumen yang sudah disita, termasuk juga ada bukti lain, misalnya kita melakukan pemblokiran terhadap buku tabungan saudara tersangka plus isinya. Ini masih berproses," pungkas Firli.(rml)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid