MENU TUTUP

PT SS dan PT. SPS BUMD Siak Teken MoU dengan Koperasi Kemenkopolhukam

Sabtu, 23 Juli 2022 | 09:50:13 WIB
PT SS dan PT. SPS BUMD Siak Teken MoU dengan Koperasi Kemenkopolhukam

GENTAAONLINE.COM - Upaya Pemerintah Kabupaten Siak memajukan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton yang berada di dalam Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) menunjukan tren positif. PT Sarana Pembangunan Siak (PT. SPS) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. Samudera Siak (PT. SS) berusaha terus mendatangkan investor, baik asing maupun investor lokal.

Terbaru, PT SPS yang ditugasi oleh Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengelola Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton dan PT. SS yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang bekerjasama dengan KSOP Kelas II Tanjung Buton Kementrian Perhubungan RI dalam pengelolaan Pelabuhan Industri Tanjung Buton, sepakat bekerjasama dengan Koperasi Kemenkopolhukam yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani langsung oleh Nizamul S.E., M.M., sebagai Ketua Koperasi Kemenko Polhukam yang juga merupakan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam dan Direktur PT SS, Juprizal, S.Th.I., SH., M.H., serta Direktur PT. SPS, Bob Novitriansyah, SE., MM.,

Penandatanganan MoU turut disaksikan Bupati Siak yang diwakili oleh Asisten 2 Setda Kab. Siak H. Hendrisan, SSos, M.Si dan Komisaris PT SPS Drs. L. Budi Yuwono, M.Si, dan dari Kemenko Polhukam, Brigjen Bambang Pristiwanto, SH., MM., yang merupakan Ketua Satker Saber Pungli, Laksamana Pertama Sidhiq Mustofa Karo Hukum dan Peraturan, I Gde Nyoman Agus GM Koperasi, Kolonel (Pnrb) Parimeng Manajer Koperasi serta pengurus lainnya dari Koperasi Kemenko Polhukam.

Dalam MoU tersebut, para pihak sepakat mengelola dan mengembangkan Pelabuhan dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton. Ini sesuai dengan program pemerintah pusat, melakukan sinergi antar lembaga swasta untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Kami berharap, kerjasama ini saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga kita dapat maju bersama-sama dan mampu menghadapi tantangan di masa
depan dengan lebih baik, terutama bisa membuka lapangan kerjs bagi masyarakat sekitar kawasan," harap Direktur PT SS Juprizal usai penandatangan MoU.

Dikatakan, pembangunan dan kemajuan Kawasan Pelabuhan dan Industri Tanjung Buton tentu saja memiliki dampak positif kepada masyarakat sekitar kawasan. Sebab kemajuan satu daerah jelas memberikan efek bagi peningkatan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat.

"Pembangunan Pelabuhan dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Buton bukan hanya semata mata untuk keuntungan perusahaan dan Pemkab Siak semata, lebih dari itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Siak umumnya dan masyarakat sekitar kawasan Pelabuhan Tanjung Buton khususnya," ujar Bob Novitriansyah menambahkan. 

Diketahui, KITB merupakan wilayah pengembangan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis nasional. KITB sendiri sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai salah satu kawasan industri prioritas pengembangan.

Saat ini, beberapa investor sudah mulai berinvestasi di kawasan tersebut. 

Dengan dilakukan MOU ini, maka PT. SPS dan PT. SS sudah merupakan bagian dari Koperasi Kemenko Polhukam, oleh karena itu kami siap bersinergi dan mengamankan serta menjamin kelancaran bisnis dan investasi di KITB ujar Brigjen Pol Bambang.(r24)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Gejolak di Kampar Tokoh Adat Marah, Sekda Dinilai Arogan dan Lecehkan Ninik Mamak

2

FEIS UIN Suska Riau Rayakan Milad ke-20, Dema Sukses Gelar ECOS Fest Penuh Semangat

3

Irwan Saputra Diduga Gelapkan Dana KUR BNI, Kabur ke Malaysia — Publik Desak Penegak Hukum Bergerak, Tagih Janji Presiden Prabowo

4

DPRD Siak Desak Polsek Kandis Tangkap Pimpinan Koperasi Makmur Mandiri Diduga Tipu Ratusan Juta

5

Eks Ketua DPRD Kuansing Muslim Ditahan, Minta Anggota Banggar Lain Ikut Diproses

6

Proyek Turap di Jalan Lintas Bangkinang–Pekanbaru Diduga Siluman, Masyarakat Desak Pemerintah Usut

7

Warga Gunung Mulya Desak Kejati Riau Panggil PT Adi Mulya Agrolestari yang Diduga Tak Bayar Hak Warga

8

Aksi Berdarah di Depan Kanwil BPN Riau, Massa Desak Presiden Prabowo Copot Pejabat dan Usut Mafia Tanah

9

Diduga Pungli, Pengurus DEMA Universitas dan Fakultas di UIN Suska Riau Keluhkan Pungutan Sewa Lapak Tenda Rp. 50 - 150 Ribu per Hari