MENU TUTUP

Keuangan tak Stabil, Tunda Bayar Pemko Pekanbaru Bisa Membengkak

Jumat, 23 September 2022 | 08:54:09 WIB
Keuangan tak Stabil, Tunda Bayar Pemko Pekanbaru Bisa Membengkak

GENTAONLINE.COM - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, memperkirakan tunda bayar kegiatan bisa bertambah karena kondisi keuangan Pemko yang belum stabil.

Saat ini, total tunda bayar atau utang Pemerintah Kota Pekanbaru yang belum dibayarkan ke pihak ketiga masih ada sekitar Rp70 miliar.

"Sampai (APBD) Perubahan ini saya lihat kemarin kurang lebih Rp70 miliar lagi yang belum kita bayarkan. Tapi ini kemungkinan bisa bertambah lagi, karena kondisi (keuangan) sekarang," ujarnya, Kamis (22/9/2022).

"Karena saya bilang, APBD itu asumsi keuangan, asumsi pendapatan, target. Maka harus kita kejar target itu. Kalau kita salah menghitung target, itu bisa blunder. Kita sudah belanja, tapi uanganya tidak ada," ulasnya.

Untuk itu, dirinya mengambil kebijakan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kegiatan yang tak prioritas.

"Kegiatan yang tidak penting tak usah dikerjakan, untuk mengurangi beban tunda bayar," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil, menyatakan, jika tunda bayar Rp70 miliar itu akan dilunasi pemerintah kota melalui APBD Perubahan 2022.

"Yang Rp70 miliar ini, itu sisa (tunda bayar) yang sifatnya tidak kontraktual. Yang kontraktual kita sudah selesaikan," ungkapnya.(rmc)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid