MENU TUTUP

Pidsus Kejari Rohul Tangani Dugaan Indikasi Mark-up Harga, dan Kasus Penyimpangan Pupuk Subsidi

Senin, 15 Mei 2023 | 11:31:25 WIB
Pidsus Kejari Rohul Tangani Dugaan Indikasi Mark-up Harga, dan Kasus Penyimpangan Pupuk Subsidi

Rokan Hulu - Genta Online Com. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rokan Hulu ( Rohul), telah memeriksa beberapa orang sebagai saksi Distributor Urea ZA, SP-36, NPK - Phonska dan Petroganik bersubsidi beserta Puluhan pemilik kios pengencer dan sejumlah kelompok tani di Kabupaten Rokan Hulu, terkait penyaluran pupuk bersubsidi selama dua tahun yakni 2021 hingga 2022.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hulu Fajar Haryowimbuko, SH. MH melalui Kasi Pidsus, Susanto Martua SH, mengatakan, ada beberapa distributor, dan kios pengecer pupuk bersubsidi dan beberapa kelompok tani, juga ikut diperiksa sebagai saksi terkait penjualan urea, pupuk ZA, SP-36, NPK - Phonska dan Petroganik.

“Kami juga akan memeriksa RDKK dengan kelompok tani apakah pupuk bersubsidi diberikan sesuai yang ditebus pihak Distributor kepada kios pengencer hingga jatah ke petani,” Ujarnya ketika di hubungi Via Aplikasi WhatsAppnya Minggu (14/5/2023) Sore

Menurutnya Pemeriksaan itu sudah dilakukan selama sebulan terakhir ini dan hingga saat ini masih terus menerus berlanjut dan masih tahap pengumpulan data dan bahan keterangan.

"Apabila nantinya dalam perkara ini ditemukan ada penyimpangan pendistribusian pupuk bersubsidi dan harga melebihi HET, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku,"Tegasnya.

Lebih lanjut Kasi Pidsus, Susanto Martua SH menyebutkan, dalam pemeriksaan mereka ini sebagai saksi terkait persoalan, penjualan harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk seperti urea, sebagai saksi terkait penjualan urea, pupuk ZA, SP-36, NPK - Phonska dan Petroganik, relokasi atau kuota yang diterima petani dan kios pengecer.

Dalam peraturan Menteri Pertanian nomor 49 tahun 2020, harga HET urea Rp 2.250/kilogram, ZA Rp 1.700/Kg, SP-36 Rp 2.400/Kg, NPK Phonska Rp 2.300/Kg, dan pupuk bersubsidi Petroganik Rp 800/Kg.

Hal ini berdasarkan laporan dari salah satu LSM di Rohul terkait pendistribusian pupuk subsidi dan

untuk ini kejari Rohul telah menerbitkan sprint penyelidikan.

Guna menemukan apakah dalam pendistribusian pupuknya ada penyimpangan hukum atau tidak.

Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan adanya penjualan pupuk diatas harga HET oleh distributor ke kios pengecer yang dikenal dengan sebutan penebusan dan juga diatas HET dari kios pengecer ke petani/kelompok tani, Sehingga petani membeli pupuk subsidi dari kios pengecer diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kami sedang mengumpulkan apa yang jadi alasan kenapa harga penjualan diatas HET dan kenapa kios berani menjual diatas HET "Pungkasnya

Ditempat Terpisah, Ketua LSM DPD Peduli Keadilan Rakyat (PKR) Provinsi Riau, Miswan didampingi Pengurus Lainnya mengatakan, pihaknya akan mengawal kasus pupuk bersubsidi tahun 2021/2022 yang sedang ditangani oleh Kejari Rokan Hulu

"Kami memberikan apresiasi kepada Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko, SH. MH beserta jajarannya atas respon cepatnya terhadap persoalan pupuk urea bersubsidi yang sering dikeluhkan masyarakat yang harganya "mencekik" leher kalangan petani di beberapa tempat di wilayah Rohul, padahal harga HET urea ini cukup membantu petani," Pungkasnya.

*(Boyman)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid