Disaat Anggaran Pembangunan di Inhu Merosot, Anggaran Makan Minum Pejabat Justru Meningkat
GENTAONLINE.COM-Kendati infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau masih memiliki banyak kekurangan, namun anggaran pembangunan untuk Negeri Gerbang Sari itu terus mengalami penurunan.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan anggaran pembangunan di tahun 2018 ini mencapai 50 persen. Kondisi itu berbanding terbalik dengan biaya konsumsi para pejabat tinggi daerah itu yang terus naik, yakni mencapai Rp40 miliar lebih.
Seperti pada tahun 2018 ini, anggaran pembangunan yang dialokasikan Pemkab Inhu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hanya berjumlah Rp59 miliar lebih.
Angka itu sudah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp28 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, anggaran tersebut jauh mengalami penurunan, bahkan hampir mencapai 50 persen.
"Benar, alokasi dana Dinas PUPR pada APBD tahun ini jauh mengalami penurunan. Yang mana, pada tahun 2017 lalu total anggaran termasuk dana DAK mencapai Rp147 miliar. Sedangkan tahun ini hanya sebesar Rp59 miliar," jawab Plt Kadis PUPR Inhu, Yelpidar, pada wartawan, Kamis (4/1).
Dikatakan Yelpidar, anggaran sebesar Rp59 miliar tersebut diperuntukan pada empat bidang. Dan anggaran tersebut diperuntukan untuk beberapa pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan boxculver, namun tidak ada untuk pembangunan jembatan.
"Penurunan anggran ini tentunya tidak terlepas akibat keterbatasan anggaran. Sehingga pembangunan harus kita lakukan secara bertahap" sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Inhu Suroto ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan hal itu. "Itu benar adanya, namun saya tidak tahu pasti rinciannya," ujar Suroto.
Terkait anggaran makan dan minum pejabat yang mencapai Rp40 miliar itu, Suroto juga mengakui hal itu. Dan anggaran sebesar itu berada pada Bagian Umum Setdakab Inhu.
"Yang jelas, dari anggaran yang diajukan saat pembahasan beberapa waktu lalu oleh Bagian Umum, jumlahnya cukup besar yakni Rp44 miliar. Anggaran itu kita pangkas menjadi Rp 40 miliar," jelasnya.
Anggaran tersebut diposkan untuk kegiatan seremonial, berupa biaya makan-minum untuk pejabat Pemkab Inhu, seperti bupati, wakil bupati, sekda serta pejabat lainnya. "Datanya ada, namun saya lupa rinciannya," terang politisi Hanura itu.
Masih kata Suroto, sebelumnya Komisi I sudah mengurangi anggaran tersebut, dengan harapan dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
Namun, pengurangan anggaran pada Bagian Umum tersebut tidak dapat dialihkan untuk infrastruktur. Sehingga anggaran itu harus menjadi silva, pungksnya.
Ditempat terpisah, Plt Sekdakab Inhu Hendrizal mengatakan, bahwa anggaran pada Dinas PUPR dinilai sudah memadai dengan kondisi keuangan saat ini. Bahkan penganggaran pada Dinas PUPR sudah mengacu kepada proporsional.
"Penganggaran pada Dinas PURP sudah seimbang dengan jumlah anggaran yang ada pada ABPD," singkat Hendrizal. (*)
