KPID Riau Minta Hak Anak untuk Belajar Melalui TVRI Jangan Dikebiri

GENTAONLINE.COM - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau memanggil dan mintai penjelasan kepada Kepala Stasiun LPP TVRI Riau Kepri, Yasran, terkait program belajar dari rumah yang disiarkan lewat TVRI melibatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggandeng Netflix dan Disney sebagai penyedia layanan konten siaran. 

Kritikan dari masyarakat luas karena tidak bisa menikmati belajar dari rumah yang disiarkan melalui TVRI untuk konten edukasi ternyata jaringan untuk menonton harus berlangganan televisi kabel atau televisi satelit termasuk smart phone. Sehingga, selogan TVRI sebagai televisi pemersatu, tidak bisa dirasakan masyarakat luas.

"Kebijakan kalian salah dari sisi penyiarannya. Kalau sudah disiarkan di TVRI, sebagai lembaga publik, tidak ada lagi namanya pelarangan, karena ini tv publik. Orang biayanya juga dari pajak masyarakat juga kok," kata Wakil Ketua KPID Riau, Hisam Setiawan, Selasa (18/8/20). 

Menurut Hisam, KPID berwenang mempertanyakan sekaligus mengkritik kebijakan belajar dari rumah yang ternyata banyak dikeluhkan, karena tidak dapat dinikmati masyarakat luas. Hal ini harus menjadi catatan besar, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud RI). 

Apalagi program yang sudah sudah berjalan tersebut, bukan baru rencana. Dimana, ketika masyarakat mau menonton, sudah ada jadwalnya, tiba-tiba, tapi disisipkan program lain. Menurut Hisam, itu artinya hak anak untuk belajar dikebiri.

"Kita akan menyurati TVRI Riaukepri. Kita harapkan itu juga dapat diteruskan ke TVRI pusat. Tetapikan kami tak bisa langsung masuk, melainkan melalui TVRI riaukepri, bisa menyampaikan persoalan yang menjadi keluhan di masyarakat," papar Hisam. 

Widyaiswara Dinas Pendidikan Riau Zulfen yang turut hadir juga diminta bersikap terkait hal itu. Hisam berharap, program pembelajaran dari rumah itu harus dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Kita juga minta teman-teman dari Dinas Pendidikan Riau juga menyampaikan kepada Kemendikbud akan masalah ini," ungkap Hisam lagi.(rtc)