Menko PMK: PPKM Darurat Akan Diperpanjang, Negara dalam Darurat Militer

YOGYAKARTA - Pemerintah disebut bakal memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM Darurat) yang sedianya selesai tanggal 20 Juli mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di sela-sela kunjungannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (16/7). Berikut fakta perpanjangan PPKM Darurat:

1. Disebut bakal diperpanjang hingga akhir Juli

Kebijakan PPKM Darurat di Jawa-Bali akan diperpanjang hingga akhir Juli mendatang. Perpanjangan masa PPKM Darurat itu diungkapkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan bapak Presiden (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, Sleman, Jumat (16/7/2021).

2. Negara dalam keadaan darurat militer

Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy bahkan menyebut kondisi pandemi Corona saat ini sudah darurat militer.

"Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer," kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, di Sleman, Jumat (16/7/2021).

Muhadjir menyebut saat ini Indonesia tengah berperang melawan musuh yakni virus COVID-19 yang tak terlihat.

"Kenapa? Karena kita berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat dan musuh tidak terlihat ini di dalam pertempurannya tidak memakai kaidah hukum perang. Karena semua orang dianggap kombatan oleh COVID-19 ini," jelasnya.

3. Bansos Corona tak mungkin ditanggung oleh negara sendirian

Muhadjir mengatakan bansos tidak mungkin ditanggung oleh negara sendirian. Oleh karena itu, menurutnya perlu adanya gotong royong masyarakat terkait bansos. "Karena itu bansos itu tidak mungkin ditanggung negara sendiri oleh pemerintah. Gotong-royong masyarakat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengajak civitas akademika UGM untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung saat PPKM Darurat. "Termasuk civitas akademika UGM di bawah pak rektor saya mohon gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat PPKM ini," ajak Muhadjir.

4. Tanggapi soal varian delta yang tak terkendali

Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, angkat bicara soal pernyataan Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menilai virus Corona varian Delta sulit dikendalikan. Apa kata Muhadjir?

"Ya kalau setiap kesulitan pasti ada kemudahan kan," ujar Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM, Sleman, DIY, Jumat (16/7/2021).

Dengan tren kasus yang masih tinggi, Muhadjir menyebut yang bisa dilakukan pemerintah saat ini dengan mempelajari kesulitan itu. Dia meminta kepada universitas untuk berperan aktif untuk membantu mengurai kesulitan itu.

"Ini pasti akan kita pelajari seperti apa tingkat kesulitannya. Apalagi keterlibatan perguruan tinggi seperti UGM sangat penting. Justru semakin menantang kalau kita lihat memang semakin sulit," ujarnya.