Dugaan Persekongkolan Proyek di Bawaslu Riau – Hima Persis Riau Serukan Pemeriksaan Mendalam

Pekanbaru, 3 Januari 2025 – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Riau kembali menyoroti dugaan persekongkolan dalam pengelolaan proyek-proyek bernilai miliaran rupiah di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau. Dugaan kolusi ini melibatkan sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua dan Sekretaris Bawaslu Riau, yang menurut Hima Persis diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran secara tidak transparan.

Zul Ihsan Ma’arif, Ketua Hima Persis Riau, mengungkapkan bahwa dugaan ini sangat meresahkan, terutama mengingat Bawaslu seharusnya menjadi lembaga yang menjaga integritas demokrasi. “Bawaslu memiliki tugas mulia dalam menjaga proses pemilu yang jujur dan adil. Namun, praktik persekongkolan ini justru mengancam prinsip transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi,” ujar Zul Ihsan dengan tegas.

Pihaknya meminta Kapolda Riau untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam dan profesional terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk Ketua dan Sekretaris Bawaslu Riau. Zul Ihsan menyatakan bahwa tindakan tegas perlu dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana publik dalam proyek-proyek yang dikelola oleh Bawaslu. “Penting untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan dalam proyek ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” tambahnya.

Proyek yang Dimaksud Zul Ihsan juga menyoroti adanya sejumlah proyek yang diduga dikelola tanpa prosedur yang transparan, menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan. Dalam hal ini, Hima Persis Riau mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua proyek yang dikelola oleh Bawaslu Riau. Mereka berharap agar semua tahapan pengadaan barang dan jasa dapat diperiksa secara detail untuk mengidentifikasi apakah ada aliran dana yang tidak sesuai atau pihak-pihak yang mengambil keuntungan secara ilegal.

“Lemahnya pengawasan internal Bawaslu menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya pelanggaran ini,” ungkap Zul Ihsan. “Oleh karena itu, kami mendorong untuk melakukan audit total terhadap setiap proyek di Bawaslu Riau agar kita tahu apa yang terjadi dengan dana rakyat,” lanjutnya.

Transparansi dan Akuntabilitas yang Harus Dipertahankan Pihak Hima Persis Riau juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. Zul Ihsan mengajak masyarakat dan lembaga terkait lainnya untuk turut serta mengawal proses hukum yang tengah berjalan agar tidak ada pihak yang lolos dari pertanggungjawaban.

“Kami meminta agar kasus ini tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga menjadi momentum evaluasi internal bagi Bawaslu agar ke depan tidak terjadi lagi permasalahan serupa,” ujar Zul Ihsan. Ia menambahkan bahwa langkah ini akan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut.

Mengawal Proses Hukum Menyikapi hal ini, Hima Persis Riau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya proses hukum. “Kami berharap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat bersikap kooperatif dan mendukung transparansi dalam proses hukum yang sedang berlangsung,” pungkas Zul Ihsan.

Dalam penutupan pernyataannya, Zul Ihsan menegaskan komitmen Hima Persis Riau untuk terus mengawal isu-isu strategis yang menyangkut keadilan, transparansi, dan integritas demokrasi, khususnya di Provinsi Riau. Mereka berharap agar kasus ini dapat menjadi titik balik untuk meningkatkan sistem pengelolaan anggaran di lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa setiap proyek yang dikelola tetap mengutamakan kepentingan publik.

Kasus ini menambah panjang daftar tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengawas di Indonesia. Apakah Bawaslu Riau akan dapat menjaga integritasnya dan memperbaiki manajemen anggaran, atau justru semakin memperburuk citranya di mata publik? Waktu yang akan menjawab.

Kredibilitas dan transparansi lembaga-lembaga pengawas pemilu akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka menanggapi kasus ini. (rls)