MENU TUTUP

Ketua Ormas Elang 3 Hambalang Provinsi Riau Kritik Program Ketahanan Pangan Polda Riau di Lahan PT Tasma Puja

Selasa, 21 Januari 2025 | 15:43:15 WIB
Ketua Ormas Elang 3 Hambalang Provinsi Riau Kritik Program Ketahanan Pangan Polda Riau di Lahan PT Tasma Puja

KAMPAR, 21 Januari 2025 – Polda Riau melaksanakan program penanaman jagung serentak di lahan PT Tasma Puja, Kabupaten Kampar, sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, program tersebut menuai kritik keras dari Ketua Ormas Elang 3 Hambalang Provinsi Riau, Pebri Winaldi, yang menuding PT Tasma Puja berusaha menghindari pemeriksaan terkait legalitas lahan yang mereka kelola dan menganggap langkah tersebut berpotensi merugikan negara.

Pebri Winaldi, yang dikenal vokal dalam memperjuangkan transparansi, menyatakan keprihatinannya atas dugaan manipulasi oleh PT Tasma Puja. Ia menilai perusahaan hanya menyerahkan lahan seluas 1 hektar untuk program ketahanan pangan, sementara ribuan hektar lahan yang mereka kelola di luar Hak Guna Usaha (HGU) belum membayar pajak kepada negara, yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. "Jangan pura-pura baik, PT Tasma Puja ini sebenarnya penjahat mafia yang merugikan negara dan rakyat. Potensi kerugian negara dari pajak yang belum dibayar bisa sangat besar," tegas Winaldi.

Pebri juga menantang Kapolda Riau untuk melakukan pemeriksaan mendalam terhadap legalitas lahan tersebut, mengingat masih banyak lahan sertifikat masyarakat yang belum diganti rugi. "Saya pegang surat aslinya, masih banyak lahan sertifikat masyarakat yang belum diganti rugi. Kapolda harus cek legalitasnya dulu. Jika dibutuhkan lahan, saya siap memberikan dua kali lipat dari luas lahan ketahanan yang dimiliki PT Tasma Puja," ujar Winaldi.

Sebelumnya, pada 7 November 2024, warga yang tergabung dalam Satgas Adat Kenegerian Kampar melakukan demonstrasi di depan pintu masuk PT Tasma Puja, memprotes ketidaktransparanan perusahaan terkait HGU seluas 2.981 hektare dan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai tidak tepat sasaran. Warga juga menuntut perusahaan untuk lebih melibatkan masyarakat setempat dalam berbagai program dan memberikan kesempatan kerja yang lebih besar bagi tenaga lokal. (edi)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Laporan Disebut Mandek 1 Tahun 3 Bulan, Dua Aktivis Adukan Penanganan Kasus Polda Sumbar ke Propam dan Bareskrim Polri

2

Marwas Menang Telak di Mubes LAK Kampar, dari Kepala Desa, Sengketa Lahan hingga Jejak KSO Agrinas

3

Edi Lelek: Menjaga Suara Publik di Tengah Intimidasi dan Ancaman Kriminalisasi

4

Nama Anggota DPRD Meranti Muncul dalam Reservasi Hotel, AMKK Minta Badan Kehormatan Turun Tangan

5

1 Tahun Mandeh, Dewan Redaksi GentaOnline Nasional Desak Mabes Polri Usut Dugaan Perusakan Hutan Mandeh

6

SETAHUN LAPORAN MENGENDAP, WALI NAGARI MANDEH DIDESAK SEGERA DIPROSES HUKUM Dugaan Perusakan Mangrove Tak Boleh Berhenti di Meja Pengaduan, Propam Mabes Polri Diminta Turun Tangan

7

BRIGJEN POL HENGKI HARYADI PIMPIN POLDA PAPUA BARAT DAYA

8

Ungkap Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi di SPBU 13.275.513 Sijunjung, Empat Wartawan Dikeroyok dan Mobil Dirusak

9

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir, 678 Caba PK Ikuti Seleksi Pusat