Tunda Bayar Kampar Rp63 Miliar, Kontraktor Orang Dekat Hambali Juga Merasakan Dampak
Zaini (Kontraktor) dan Hambali
Bangkinang – Lesunya perputaran uang di Bangkinang akhir-akhir ini tak hanya dirasakan pedagang kecil dan pelaku usaha menengah. Para kontraktor lokal juga ikut menjerit. Proyek sudah selesai, modal habis, tetapi pembayaran tak kunjung datang. Pemerintah Kabupaten Kampar disebut menunda pembayaran senilai Rp63 miliar, yang membuat ekonomi lokal terguncang.
Di balik tekanan ekonomi itu, aroma ketegangan politik mulai menguar. Hubungan Bupati Kampar Ahmad Yuzar dan Sekda Hambali, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dikabarkan mulai renggang.
Dalam rapat TAPD yang digelar di Bappeda Kampar, Senin (14/4) lalu, Bupati Ahmad Yuzar menyatakan tunda bayar akan diselesaikan melalui APBD 2025. Namun realisasinya belum terlihat. “Kami masih menunggu transfer dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari Pemprov Riau sebesar Rp62 miliar,” kata Yuzar.
Seorang kontraktor lokal yang enggan disebut namanya mengaku sudah terjerat pinjaman bank dan mulai mengalami masalah dalam rumah tangganya.
“Saya sudah cekcok di rumah, uang tidak ada, bunga jalan terus. Ini bukan lagi urusan proyek, ini menyangkut hidup,” ujarnya lirih.
Zaini, salah satu kontraktor yang dikenal dekat dengan Sekda Hambali, juga dikabarkan mulai kewalahan.
“Zaini pegang beberapa proyek besar. Tapi janji-janji pembayaran tinggal janji. Katanya akan dibayar lewat pergeseran anggaran, nyatanya nol,” ujar sumber di lingkungan Pemkab Kampar.
Dugaan permainan politik pun muncul. Sejumlah kalangan menyebut bahwa proyek-proyek yang belum dibayar mayoritas dikerjakan oleh kontraktor yang sebelumnya menjadi donatur pasangan calon yang menjadi rival Ahmad Yuzar di Pilkada 2024 lalu. Nama-nama seperti Repol-Ardo dan Yusri-Rinto disebut dalam bisik-bisik warga.
"Ini bukan soal uang semata, tapi tampaknya juga soal siapa yang mendukung siapa dulu. Kami bahkan disuruh sabar sampai 2026," ujar seorang kontraktor senior Kampar yang merasa kecewa.
Sementara itu, Sekda Hambali yang turut memimpin TAPD disebut menerima banyak pengaduan langsung dari para rekanan yang merasa dizalimi. “Pak Hambali mulai dihujani aduan. Katanya beliau mulai tidak sejalan dengan bupati,” kata seorang ASN senior.
Refocusing anggaran yang semula dirancang untuk menyelamatkan fiskal daerah kini justru menjadi pemicu krisis baru: ekonomi rakyat Kampar makin lesu, kepercayaan publik pada pemerintah merosot, dan aroma konflik elite makin nyata.
Jika pembayaran terus tertunda tanpa kepastian, Kampar bukan hanya akan kehilangan proyek, tapi juga kepercayaan. Dan itu harga yang terlalu mahal untuk dibayar.***
