Pemprov Riau Alihkan Prioritas Pembangunan Jalan Provinsi ke Pekanbaru, Kampar Disebut Tak Jemput Bola
PEKANBARU — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mengalihkan fokus pembangunan dan perbaikan ruas jalan provinsi ke Kota Pekanbaru pada awal 2026. Pergeseran prioritas ini terjadi di tengah dinamika politik pasca penunjukan SF Hariyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, menyusul penangkapan Gubernur definitif Abdul Wahid oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Pemprov Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) telah memetakan sembilan ruas jalan provinsi di Kota Pekanbaru yang masuk skala prioritas perbaikan pada awal tahun ini.
Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau Thomas Larfo Dimiera melalui Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Khairil Anwar, menyebutkan bahwa penentuan prioritas dilakukan berdasarkan hasil survei dan peninjauan langsung di lapangan.
“Kami sudah melakukan survei dan peninjauan langsung kondisi jalan provinsi di Pekanbaru. Dari hasil itu, ada sembilan ruas jalan yang kondisinya rusak dan menjadi prioritas perbaikan pada awal tahun ini,” ujar Khairil, Ahad (25/1/2026).
Adapun ruas jalan provinsi di Pekanbaru yang akan diperbaiki meliputi Jalan Pramuka menuju PT SIR, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Tuanku Tambusai, Jalan Riau, Jalan Hang Tuah menuju Simpang Pesantren, Jalan Arifin Achmad, Jalan Datuk Setia Maharaja, serta ruas Simpang Pesantren menuju Kayu Ara.
Menurut Khairil, dari total 36 ruas jalan provinsi di Pekanbaru, sembilan ruas tersebut dinilai paling mendesak karena mengalami kerusakan parah dan berlubang. Namun demikian, jumlah ruas yang diperbaiki dipastikan akan bertambah hingga akhir tahun.
“Untuk tahap awal dilakukan tambal sulam, selanjutnya akan ada yang dilakukan overlay. Saat ini masih proses pengadaan barang dan jasa, targetnya pekan depan pekerjaan sudah dimulai,” jelasnya.
Kampar Disebut Kehilangan Momentum
Di balik keputusan tersebut, sumber internal Pemprov Riau menyebutkan bahwa Kabupaten Kampar kehilangan momentum dalam penentuan prioritas pembangunan jalan provinsi. Hal ini dikaitkan dengan tidak adanya komunikasi aktif dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar kepada Plt Gubernur Riau SF Hariyanto.
“Bupati Kampar tidak jemput bola, tidak pernah datang langsung menemui Plt Gubernur. Berbeda dengan Wali Kota Pekanbaru yang sejak awal langsung merapat pasca SF ditunjuk sebagai Plt,” ungkap sumber tersebut kepada Kawa Pos.
Sumber yang sama menilai, dalam situasi transisi kepemimpinan daerah, intensitas komunikasi politik dan birokrasi menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan strategis, termasuk pembangunan infrastruktur.
Faktor Politik Tak Terpisahkan
Penunjukan SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau terjadi setelah Gubernur aktif Abdul Wahid ditangkap KPK. Dalam konteks ini, hubungan politik antarkepala daerah ikut menjadi sorotan.
Diketahui, Bupati Kampar Ahmad Yuzar merupakan Ketua DPC PKB Kampar, partai yang sama dengan Abdul Wahid. Kedekatan politik tersebut disebut-sebut membuat hubungan koordinasi antara SF Hariyanto dan Pemerintah Kabupaten Kampar tidak sepenuhnya berjalan harmonis.
Meski demikian, secara resmi Pemprov Riau menegaskan bahwa penentuan prioritas pembangunan jalan provinsi tetap mengacu pada kondisi teknis dan hasil survei lapangan, bukan pertimbangan politik.
Namun, dinamika ini memperlihatkan bahwa di tengah perubahan kepemimpinan, kepiawaian kepala daerah dalam membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi menjadi faktor krusial, agar wilayahnya tidak tertinggal dalam agenda pembangunan. (*)
