Sejumlah Tokoh Masyarakat Tolak Jadi Timses Firdaus-Rusli Heboh di WAG
GENTAONLINE.COM-Sebanyak 12 nama Tokoh Masyarakat Riau membuat pernyataan penolakan atas penunjukan sebagai anggota tim kampanye Firdaus dan Rusli, bakal calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau 2019-2024. Mereka merasa nama mereka dicatut atau tidak ada koordinasi saat dimasukkan dalam tim kampanye.
Penolakan yang disertai tanda tangan oleh tokoh masyarakat tersebut pada Kamis (8/2/) beredar luas di WhatsApp Group (WAG). Masing-masing tokoh tersebut adalah A Rivai Rahman, Arsyad Rahim, Tengku Lukman Jaafar, Azali Johan, Ahmad Bebas, Wasnury Marza, Tengku Kasmara, Fachrudin Bakar, Makmur Hendrik, Marjohan Yusuf, Tengku Muchtar Anom, dan Syafei Yusuf.
Mereka menolak namanya dimasukkan ke dalam tim sukses Firdaus-Rusli atas pertimbangan, bahwa penunjukan sepihak tidak pernah diminta persetujuan mereka para tokoh tersebut, karena mereka tokoh masyarakat Riau selaku orangtua dan ada pula sebagian mereka duduk di pengurusan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).
"Maka oleh karena itu kami bersikap independen tidak memihak dan berdiri di atas semua kepentingan," tulisnya.
Terkait pernyataan penolakan Tokoh Riau tersebut menjadi tim kampanye, tim koalisi Firdaus-Rusli kemudian memberikan klarifikasi.
Ketua Tim Firdaus-Rusli drh Chaidir dan Sekretaris Eddy M Yatim menerangkan, sehubungan dengan siaran Riavie Rahman dan beberapa tokoh yang menolak dimasukkan namanya dalam Tim Kampanye Paslon Firdaus-Rusli Effendi (sebagaimana tersiar di media massa), selaku Tim Koalisi menyampaikan beberapa hal. "Pencantuman nama tokoh-tokoh tersebut diajukan oleh anak-cucu-kemenakan yang tergabung dalam Tim Koalisi Firdaus-Rusli sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh tersebut," sebutnya.
Kemudian, lanjutnya, pencantuman nama tersebut didasarkan atas itikad baik, tidak ada maksud lain. Maka keteledoran tim koalisi adalah belum meminta konfirmasi dari tokoh-tokoh tersebut. "Sehubungan dengan itu atas nama Tim Koalisi kami minta maaf, dan kami pada kesempatan pertama akan merevisi SK tersebut dan akan menyampaikannya kepada KPU Provinsi," pungkasnya.
