MENU TUTUP

Wah Diduga Oknum Jenderal Polri Tidak Netral, IPW Desak Mabes Polri untuk Memecat

Kamis, 21 Juni 2018 | 14:24:20 WIB
Wah Diduga Oknum Jenderal Polri Tidak Netral, IPW Desak Mabes Polri untuk Memecat

GENTAONLINE.COM-Indonesia Police Watch (IPW) menyinggung soal keberadaan jenderal polisi yang turut hadir di kampanye salah satu pasangan calon (paslon) gubernur di Maluku. Mabes Polri didesak untuk segera mencopot perwira tinggi (pati) tersebut dari jabatannya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut, ada seorang Pati Polri yang berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) aktif ikut berkampanye untuk salah satu paslon kepala daerah (kada). Keberadaannya jenderal itu dikhawatirkan adanya ketidaknetralan institusi Polri di Pilkada Serentak 2018. Terutama di Pilkada Maluku.
"IPW khawatir ketidaknetralan pejabat Polri ini akan memicu konflik besar di Maluku, mengingat daerah itu sangat rawan konflik," kata Neta dalam keterangan tertulisnya dikutip JawaPos.com, Rabu (21/6).

Menurut Neta, keluhan ketidaknetralan pejabat Polri ini juga disampaikan oleh jenderal senior dari lingkungan TNI. Jenderal itu meminta IPW untuk mendesak Polri menarik oknum tersebut dari jabatannya supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Lebih jauh Neta berpendapat, pada Pilkada Serentak 2018, sikap Polri seakan mendua. Satu sisi membentuk Satgas Nusantara untuk menciptakan pilkada aman dan damai. Di sisi lain terjadi pembiaran terhadap oknum perwiranya yang memicu ketidaknetralan dalam proses Pilkada.
"Apa yang terjadi di Maluku itu adalah pembiaran dari Polri. Hal ini sangat memprihatinkan dan jika dibiarkan akan terjadi konflik besar di daerah itu. Kekhawatiran ini juga dirasakan jajaran TNI, terutama di Maluku," ujar Neta.

Adapun bentuk keresahan yang paling disoroti masyarakat di Maluku yakni pada Senin (18/6) di Kabupaten Aru. Ketika itu seorang oknum Pati Polri berpangkat bintang satu dan berpakaian dinas memberikan pengarahan kepada seluruh personel Polres Aru, Bhayangkari, personel BKO Brimob, dan BKO Pol Air. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada dengan serius dan situasi tetap harus aman, akan tetapi harus memilih calon gubernur tertentu.

Berikut petikan perintah oknum pati Polri tersebut:
Tugas kita adalah salah salah satunya, selain untuk mengamankan pilkada berjalan aman lancar damai, juga dalam rangka memenangkan MI (inisial salah satu cagub). Ada risiko, risiko akan saya tanggung. Perintah oknum jenderal itu disambut tepuk tangan oleh seluruh elemen yang  hadir.

Lebih lanjut, Neta menuturkan apa yang dilakukan Pati Polri tersebut bisa memecah belah rakyat Maluku dan memicu konflik besar.

"Untuk itu, aksi Brigjen ini harus segera dihentikan. IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Brigjen itu dari jabatannya. Bahkan Panwaslu dan DPR perlu mencermati situasi Maluku agar pilkada tidak berbuah konflik besar yang berkepanjangan di wilayah rawan konflik," pungkasnya. (Genta/jp)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid