MENU TUTUP
Perampokan Ikan di Natuna dan Pengusiran Nelayan

LSHMI: Moeldoko Kok Tidak Bicara Kedaulatan ?

Rabu, 01 Januari 2020 | 08:42:55 WIB
LSHMI: Moeldoko Kok Tidak Bicara Kedaulatan ? Ketua Divisi Pelatihan dan Penelitian LSHMI HMI MPO cabang Pekanbaru Syahdi

 

GENTAONLINE.COM-Belakangan ini, aktivitas pencurian ikan oleh kapal-kapal berbendera asing di perairan Indonesia kembali terjadi. Selain peristiwa di Natuna beberapa waktu lalu, Lembaga Studi Hukum Mahasiswa Islam (LSHMI) HMI MPO cabang Pekanbaru juga menyesalkan aksi pengusiran nelayan Indonesia oleh kapal-kapal China. 

"Kami menilai itu merupakan tindakan perampokan atas kedaulatan NKRI" sebut Ketua Divisi Pelatihan dan Penelitian LSHMI HMI MPO cabang Pekanbaru Syahdi, Selasa (31/12).

Menurut kesaksian nelayan di Natuna, kapal Coast Guard China mengawal kapal-kapal yang mencuri ikan. "Ini tindakan yang sudah keterlaluan sampai berani mengawal dan mengusir seperti itu.  Pemerintah sekarang ini plin-plan dan amatiran menanggapi soal kedaulatan. Tak paham kedaulatan" kata Syahdi.

Seperti beberapa waktu lalu lanjut Syahdi,  tragedi kemanusiaan di Uyghur oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditanggapi dengan argumentasi kedaulatan, sementara pencurian ikan dan pengusiran nelayan di wilayah perairan Indonesia malah tidak terdengar suaranya. "Kami sangat menyesalkan paradigma berantakan rezim ini, mestinya dalam kasus pencurian ikan ini pemerintah tegas bicara kedaulatan. Apakah karena perampok itu adalah China sehingga mental pemerintah menjadi ciut ?" Singgungnya.

Hal itu dinilai sangat memalukan, wibawa negara sudah diserang secara terang-terangan. 

"Untuk itu, pemerintah harus mengambil sikap tegas. Agar kejadian serupa tidak terjadi berulang-ulang" harap Syahdi. (Genta)

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

FAJI Riau Ingatkan Iskandar Hoesin Jangan Halalkan Segala Cara

2

Aktivitas Galian C di Sungai Jalau Diprotes, 250 Warga Kampar Utara Desak Penutupan

3

Penetapan Pimpinan PT SPRH Dinilai Cacat Prosedur, HMI Badko Riau-Kepri Wanti-wanti BUMD Jadi 'ATM'

4

Pajak Sawit Rp1.700 per Batang Berpotensi Rp2 Triliun, KOPARI Usul Tarif Digandakan Jadi Rp4 Triliun

5

Silaturahmi dan Konsolidasi Pimpinan Fakultas dan Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

6

Aktivis Desak KPK Usut Dugaan Fee 5 Persen Tunda Bayar di Pemko Pekanbaru

7

Jeritan Guru PPPK Rohil Menggema di Jakarta 'Menitipkan Nasib' ke BKN dan KemenPAN-RB

8

Mahasiswa Desak Tangkap Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Disebut Biang Kerok Korupsi Riau

9

Proyek Jalan APBD Rp148,8 Juta di Bengkalis Molor, Indikasi Kelalaian hingga Dugaan Korupsi Mencuat