MENU TUTUP

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu 6 Kabupaten di Riau Tandatangani Dana Hibah

Selasa, 01 Oktober 2019 | 19:10:55 WIB
Pilkada Serentak 2020, Bawaslu 6 Kabupaten di Riau Tandatangani Dana Hibah Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag. M.PdI menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020. Selasa (1/10/2019).

GENTA - Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag. M.PdI menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis.

Penandatanganan di lakukan di salah satu restauran yang berada di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Selasa (1/10).

Rusidi hadir bersama anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa, A.Md, SH, MH dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson, S.Pi, M.Si.

Tampak hadir ketua dan sekretaris KPU provinsi Riau, Ilham M.Yasir, SH, LLM, dan Drs.Rudinal.B, M.Si, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, SE, MM, Plh Sekda, Heri Indra Putra,  kepala BPKD, Aulia, Plt kepala BAPEDA,  Uhelmi, dan kepala KESBANGPOL Hermanto Baran.

acara dibuka oleh sekretaris daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Heri indra putra SE, MM pada pukul 14.30 WIB.

Dalam sambutan, Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan harapannya. "Kita berharap pilkada nanti  berkualitas, berintergitas serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses. kita ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkordinasi, dan berhati hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku." ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menyampaikan kepada Bupati Bengkalis, bahwa hingga hari ini sudah 6 Kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya 3 Kabupaten masih dalam proses.

"Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu, melalui proses yang baik, KPU dan BAWASLU harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses." ujar Rusidi.

Adapun Besar nominal Rupiah NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp 10 M, Rokan Hilir Rp13 M, Pelalawan 13,9 M, Siak: 10,8 M, Kep. Meranti: 9 M, Dumai: 8,72 M. Sementara itu yang masih tahap pembahasan : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu.

Rusidi menjelaskan  bahwa "di tiap-tiap Kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda nilainya, hal ini di sebabkan ditiap daerah atau Kabupaten memiliki jumlah Pengawas dan kebutuhannya yang berbeda-beda." tutupnya.***

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Dugaan Pengalihan 723 Hektare Lahan Warga di Kampar, Kades Disebut Terlibat

2

Diduga Bermain di Balik Layar, Dugaan Orkestrasi Politik Bupati Pelalawan

3

Kontraktor Kampar Akhirnya Terima Pembayaran, Ekonomi Bangkinang Bergairah: Ada yang Langsung Lunasi Utang, Ada yang Belanja Perabot Rumah Tangga

4

Purbaya Ungkap Modus Manipulasi Ekspor Sawit, 200 Pelaku Usaha Dipanggil

5

Angkatan IV Pengurus Kopdes Merah Putih di Kampar Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas

6

Pemprov Riau Akan Selidiki Kebijakan PT Trada Merumahkan 18 Karyawan, SF Hariyanto Minta Inspektorat Turun Periksa Tata Haira

7

KADIS KOPERASI KAMPAR DIDUGA TERLIBAT SUAP DI BAWAH MEJA PULUHAN JUTA

8

DLHK Riau Disebut Abai, Perusahaan Diduga Beroperasi Tanpa Amdal

9

Semua Berkas Diangkut, Termasuk Data Pokir DPRD Riau: KPK Fokus Proses Anggaran Proyek Era Abdul Wahid