MENU TUTUP

Pilkada Serentak 2020, Bawaslu 6 Kabupaten di Riau Tandatangani Dana Hibah

Selasa, 01 Oktober 2019 | 19:10:55 WIB
Pilkada Serentak 2020, Bawaslu 6 Kabupaten di Riau Tandatangani Dana Hibah Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag. M.PdI menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Tahun 2020. Selasa (1/10/2019).

GENTA - Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan, S.Ag. M.PdI menyaksikan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis.

Penandatanganan di lakukan di salah satu restauran yang berada di jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Selasa (1/10).

Rusidi hadir bersama anggota Bawaslu Riau Neil Antariksa, A.Md, SH, MH dan Kepala Sekretariat Bawaslu Riau Anderson, S.Pi, M.Si.

Tampak hadir ketua dan sekretaris KPU provinsi Riau, Ilham M.Yasir, SH, LLM, dan Drs.Rudinal.B, M.Si, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, SE, MM, Plh Sekda, Heri Indra Putra,  kepala BPKD, Aulia, Plt kepala BAPEDA,  Uhelmi, dan kepala KESBANGPOL Hermanto Baran.

acara dibuka oleh sekretaris daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Heri indra putra SE, MM pada pukul 14.30 WIB.

Dalam sambutan, Bupati Kabupaten Bengkalis Amril Mukminin menyampaikan harapannya. "Kita berharap pilkada nanti  berkualitas, berintergitas serta menjaga netralitas, sehingga Pilkada dapat berjalan sukses. kita ingin Pemda, KPU, Bawaslu saling mengingatkan, berkordinasi, dan berhati hati menggunakan anggaran sesuai dengan kewenangan dan UU yang berlaku." ucapnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan menyampaikan kepada Bupati Bengkalis, bahwa hingga hari ini sudah 6 Kabupaten yang telah melakukan penandatanganan NPHD, dan sisanya 3 Kabupaten masih dalam proses.

"Usulan anggaran NPHD ini berdasarkan kebutuhan bukan keinginan dari penyelenggaraan pemilu, melalui proses yang baik, KPU dan BAWASLU harus menggunakan ini dengan baik dan benar, sehingga pemilu terselenggara dengan sukses." ujar Rusidi.

Adapun Besar nominal Rupiah NPHD untuk Bawaslu kabupaten yang telah ditandatangani Bengkalis Rp 10 M, Rokan Hilir Rp13 M, Pelalawan 13,9 M, Siak: 10,8 M, Kep. Meranti: 9 M, Dumai: 8,72 M. Sementara itu yang masih tahap pembahasan : Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hulu.

Rusidi menjelaskan  bahwa "di tiap-tiap Kabupaten memiliki besaran nominal NPHD berbeda-beda nilainya, hal ini di sebabkan ditiap daerah atau Kabupaten memiliki jumlah Pengawas dan kebutuhannya yang berbeda-beda." tutupnya.***

Berita Terkait +
TULIS KOMENTAR +
TERPOPULER +
1

Terkuak dari 'Keceplosan' Staf Humas, Dugaan Praktik 'Wartel' HP di Dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru Menguat, Indikasi Napi Bebas Berkomunikasi Jadi Sorotan

2

Terkuak! Napi Kendalikan Sabu dari Lapas, Dugaan '86' Seret Oknum Polisi di Pekanbaru

3

GRANAT Riau Soroti Dugaan Aliran Dana Rp200 Juta dalam Kasus Narkotika, Minta Kapolri Perintahkan Penelusuran

4

Dugaan Lemahnya Manajemen SDM Koordinator LPS Tobekgodang, Warga Keluhkan Sampah Menumpuk

5

Kementerian Pemasyarakatan Akan Copot Pegawai Lapas yang Diduga Terlibat Maraknya Peredaran Narkotika di Lapas Kelas II A Pekanbaru

6

Dugaan Gudang BBM Ilegal Marak di Dumai, Sorotan Tertuju pada Lemahnya Pengawasan Aparat

7

Oknum Kepala SDN 023 Sungai Geniot Dumai Diduga Lakukan Pungutan Tak Wajar, Orang Tua Siswa Mengeluh

8

Polda Riau Sita Aset Miliaran Milik Bandar Sabu yang Dikendalikan Napi, Kalapas Kelas II Pekanbaru Diminta Dicopot

9

Polda Riau Ungkap Jaringan Opium Internasional, Nilai Transaksi Ditaksir Rp68 Miliar